Depan Caleg Terpilih, Hasto Sesumbar Bilang Hukum Indonesia Ditunggangi Penguasa

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengklaim penegakan hukum era sekarang atau setelah Indonesia merdeka, masih tidak lebih baik dari masa kolonial dan Orde Baru.
Buktinya, kata dia, jika Soekarno dan Megawati saja masih boleh didampingi penasihat hukum ketika menghadapi pemeriksaan, namun di masa kini pemeriksaan bisa dilakukan tanpa didampingi.
Baca Juga: Staf Hasto Trauma Usai Diperiksa KPK, Pengacara: Dia Diintimidasi
Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi pembicara acara Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Mulanya, Hasto mengatakan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, masih didampingi pengacara ketika menghadapi persoalan hukum era Orde Baru.
Begitu juga penegakan hukum era kolonial yang memberi kesempatan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno ditemani pengacara ketika berurusan dengan aparat.
"Ketika Bu Megawati berjuang, mengadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara. Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, Itu banyak dokumennya," kata Hasto dalam paparannya.
Selanjutnya, Hasto menyinggung praktik penegakan hukum era kekinian yang belum lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena proses yuridis belakangan ini sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," ujar dia.
Baca Juga: Hadirkan Mahfud MD, PDIP Gelar Sekolah Hukum untuk Caleg Terpilih 2024
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan dan tak berpihak ke satu golongan saja.
"Karena itulah, dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu, harus dirancang, dari suasana kebatinan ketika republik ini dibangun oleh para Pendiri Bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat," tuturnya.
Hasto kemudian berbicara soal tulisan pemikir kebhinekaan, Sukidi, dalam sebuah media massa tentang negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan.
"Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Dokter Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini," ucap Hasto.
"Terus berjuang, karena kita adalah partai pejuang, partai pelopor yang terus dengan kepala tegak, menghadapi berbagai ujian-ujian sejarah dan percayalah, pesan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa keadilan akan menang, Satyam Eva Jayate, merdeka, merdeka, merdeka," tutup Hasto.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK







