Ihwal Dugaan Korupsi DJKA yang Seret Nama Bupati Pati Terpilih, Beranikah KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan?

AKURAT.CO Lingkar Madani (Lima) Indonesia menyorot berbagai dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Di antaranya adalah kasus suap pengadaan barang dan jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah nama dan pejabat terseret dalam pusaran kasus korupsi ini.

Di antaranya adalah politikus Partai Gerindra sekaligus Bupati Pati terpilih, Sudewo.

Baca Juga: Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Periksa Direktur PT Istana Putra Agung dan Direktur PT Zafran Sudrajat

Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti, meminta KPK mengusut kasus ini hingga tuntas.

Ia menantang KPK untuk membidik orang-orang dalam lingkar kekuasaan yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi.

"Sudewo ini kan orang dalam lingkar kekuasaan, dari partai pemenang pilpres. Berani enggak KPK membidik orang di lingkaran kekuasaan," kata Ray, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, kecenderungan KPK saat ini adalah membidik orang-orang yang berada di luar kekuasaan.

Baca Juga: Korupsi DJKA, KPK Dalami Pemberian Fee Saat Periksa Dua Saksi dari Perusahaan BUMN

Hal ini berbeda dengan lembaga antirasuah sebelumnya, yang berani membidik orang-orang dari dalam lingkar kekuasaan.

"Saat Undang-Undang KPK belum direvisi, lembaga ini berani membidik orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Banyak menteri, kepala daerah dan pejabat dari partai di lingkaran kekuasaan yang dibidik," jelas Ray.

Namun, setelah UU KPK direvisi pada 2019, KPK seperti kehilangan taring dan keberaniannya.

"Kalau orang di luar kekuasaan diburu hingga Antartika. Namun, terhadap orang di lingkaran kekuasaan cukup di antara kita," Ray menyampaikan kritik.

Baca Juga: KPK Terus Dalami Korupsi DJKA Kemenhub

Di sisi lain, ia juga menagih komitmen Partai Gerindra dalam pemberantasan korupsi.

Apakah partai besutan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI itu akan mendorong kadernya yang terlibat korupsi untuk diproses ataukah justru dilindungi.

"Saat PDIP jadi partai penguasa, partai ini tidak melindungi kader-kadernya yang terseret korupsi. Akankah hal yang sama akan dilakukan Gerindra," tanya Ray.

Diketahui, Sudewo adalah mantan Anggota Komisi V DPR yang terpilih untuk memimpin Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan tinggal menunggu pelantikan.

Baca Juga: KPK Duga Keponakan Megawati Tahu Pengaturan Lelang Proyek DJKA Kemenhub

Saat Sudewo masih duduk sebagai anggota DPR, pada sekitar November 2023, rumahnya digeledah oleh KPK.

Dari penggeledahan itu KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar, yang diduga kuat berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa di DJKA.

Menurut Ray, penyitaan uang sebagai barang bukti merupakan indikasi kuat seseorang terlibat dalam kasus korupsi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan tidak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

Baca Juga: KPK Periksa Politikus PDIP Sadarestuwati Soal Kasus Dugaan Suap DJKA

Hal itu disampaikannya saat menghadiri HUT Ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).