DPR Siap Kawal Langkah Prabowo Berantas Tambang Ilegal

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan, DPR siap mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum, termasuk penindakan tegas terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.
“Ya tentu saja kami sangat optimis dengan semangat Presiden Prabowo, kami siap mendukung,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia menekankan pentingnya memastikan penegakan hukum berjalan efektif, selaras dengan amanat konstitusi, dan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Bareskrim Tetapkan Direktur PT Karya Lisbeth Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Kalteng
Berdasarkan laporan aparat, terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.
“Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga memastikan, bahkan jika ada kader Partai Gerindra yang terlibat, tidak akan mendapat perlindungan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









