Kementerian PU Anggarkan Rp1,65 Triliun Untuk Bangun Irigasi di 4.127 Titik pada 2027

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada 2027.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 4.127 titik proyek di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat layanan dasar sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan program IBM menjadi salah satu prioritas pemerintah karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Baca Juga: Kementerian PU Kebut Pembangunan Tol Serpong–Bogor via Parung

"Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi," kata Dody dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Berdasarkan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sekitar Rp1,65 triliun atau 1,68% dialokasikan khusus untuk program IBM. Anggaran tersebut akan menjangkau 4.127 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 lokasi dialokasikan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dengan anggaran Rp450 miliar melalui sektor Sumber Daya Air. Sementara 2.127 lokasi lainnya berada di bawah unit kegiatan Cipta Karya dengan total pagu Rp1,2 triliun.

"Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujar Dody.

Langkah tersebut menandai penguatan strategi pembangunan yang tidak semata berorientasi pada proyek-proyek berskala besar, melainkan juga menyasar kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.

Infrastruktur berbasis masyarakat selama ini menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan padat karya dan pemberdayaan warga setempat.

Sejumlah program yang masuk dalam skema IBM memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Program P3TGAI misalnya, ditujukan untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi sehingga mendukung produktivitas pertanian.

Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) memperluas akses air bersih bagi warga desa.

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sementara Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) difokuskan untuk memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung turut menjadi bagian penting dalam program tersebut. Infrastruktur ini dinilai mampu membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil, termasuk pelajar, petani, dan pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

Dari sisi ekonomi, proyek-proyek berbasis masyarakat memiliki efek berantai yang lebih cepat dirasakan warga karena sebagian besar pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja lokal.

Selain menciptakan lapangan kerja sementara selama masa konstruksi, keberadaan irigasi, akses air bersih, sanitasi, dan konektivitas wilayah berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Dody menegaskan Kementerian PU akan memastikan setiap penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan akuntabel.

"Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat Indonesia," katanya.