Fokus Perbaiki Hunian MBR, Pemerintah Geber Program Bedah Rumah

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah meningkatkan secara signifikan target renovasi rumah tidak layak huni pada tahun ini sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.

Maruarar mengatakan jumlah rumah yang direnovasi meningkat dari sekitar 45.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 400.000 unit pada tahun ini.

"Tahun lalu sekitar 45 ribu rumah. Tahun ini menjadi 400 ribu rumah. Ini bukan lagi deret tambah, tetapi deret kali," kata Maruarar saat peluncuran optimalisasi SLIK di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Baca Juga: Ara: Bedah Rumah Kini Gerakkan Ekonomi Lokal dan UMKM Desa

Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan perubahan skala program pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Khusus di Jakarta, pemerintah juga menaikkan target renovasi rumah secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 160–170 unit, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 10.300 unit, termasuk kawasan Kepulauan Seribu.

Maruarar mengatakan pemerintah telah melakukan renovasi di sejumlah kawasan padat penduduk seperti Johar Baru dan Menteng Tenggulun yang selama ini masih memiliki rumah-rumah berukuran sangat sempit dengan tingkat kepadatan penghuni tinggi.

"Ada rumah ukuran sekitar dua kali tiga meter yang dihuni delapan sampai sepuluh orang. Itu yang sedang kita perbaiki," ujarnya.

Selain memperbesar renovasi rumah, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah insentif pendukung seperti pembebasan BPHTB bagi MBR, PBG gratis, insentif PPN DTP, peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 310 ribu unit, hingga dukungan pembiayaan melalui FLPP.

Berdasarkan data BPS, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih menjadi tantangan besar sehingga pemerintah menempatkan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas nasional.

Maruarar mengatakan percepatan pembangunan dan renovasi rumah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, Himbara, pengembang hingga perusahaan yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Semakin banyak perusahaan yang memberikan CSR untuk membangun dan merenovasi rumah karena percaya kepada program pemerintah," katanya.

Peningkatan jumlah renovasi rumah diperkirakan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan material bangunan, tenaga konstruksi, dan pemberdayaan UMKM di kawasan permukiman.

Pemerintah menyatakan implementasi program akan terus dipantau agar target renovasi rumah dan pembangunan rumah baru dapat berjalan sesuai rencana selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.