Kementerian PKP Sidak Program Bedah Rumah di Labuan Bajo

AKURAT.CO Kementerian PKP meninjau penerima bantuan bedah rumah di Labuan Bajo untuk memastikan program peningkatan kualitas hunian sesuai kebutuhan warga.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memantau penyaluran bantuan bedah rumah tahap 7.

Pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan menyasar masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kondisi hunian penerima.

Baca Juga: Bedah Rumah di Subang Pakai Tender Rakyat, Anggaran Hemat Rp12,18 Juta

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan dengan melihat langsung kondisi rumah penerima bantuan sekaligus berdialog dengan warga.

"Kami ingin memastikan bedah rumah ini bermanfaat bagi warga di Labuan Bajo dan tepat sasaran," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Menurut Teddy, kunjungan lapangan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui peninjauan tersebut, tim Kementerian PKP juga dapat mengetahui kondisi hunian dan persoalan yang dihadapi warga secara langsung.

"Tim melihat secara langsung kondisi rumah penerima bantuan sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan kondisi yang dihadapi di lapangan," katanya.

Teddy menilai pengawasan langsung diperlukan agar program perumahan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima. Hunian yang lebih layak diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mendukung kehidupan keluarga yang lebih sehat dan nyaman.

Bagi masyarakat penerima, program bedah rumah diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas tempat tinggal. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.