Kemenkeu Usul Anggaran 2027 Tetap Rp49,8 Triliun, Ini Alasannya

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun atau tidak mengalami kenaikan dibandingkan pagu tahun 2026 setelah penyesuaian efisiensi anggaran.

Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, keputusan mempertahankan besaran anggaran tersebut menunjukkan pergeseran fokus pemerintah dari ekspansi birokrasi menuju optimalisasi pelaksanaan program prioritas.

Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, angka Rp49,80 triliun tersebut telah mencakup alokasi bagi tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenkeu.

Baca Juga: BI dan Kemenkeu Kompak Tarik Inflow untuk Perkuat Rupiah

"Kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Dari total anggaran yang diusulkan, sebesar Rp45,52 triliun dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, Rp284,71 miliar untuk fungsi ekonomi, dan Rp3,99 triliun untuk fungsi pendidikan.

Sementara jika tidak memasukkan komponen BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2027 tercatat sebesar Rp39,42 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas anggaran Kemenkeu tetap diarahkan untuk mendukung fungsi administrasi negara, pengelolaan fiskal, serta berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada periode pemerintahan mendatang.

Salah satu hal yang menonjol dalam usulan anggaran 2027 adalah besarnya alokasi pada program dukungan manajemen yang mencapai Rp47,93 triliun atau sekitar 96% dari total pagu yang diusulkan.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk pendanaan selisih harga Biodiesel 50 (B50), pengembangan Indonesia National Single Window (INSW), pembiayaan usaha mikro melalui program Ultra Mikro (UMi), hingga pengelolaan dan penyaluran beasiswa LPDP.

Selain itu, Kemenkeu juga mengalokasikan anggaran Rp36,33 miliar untuk program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai agenda strategis, termasuk pendanaan 514 Sekolah Rakyat, penyusunan strategi fiskal jangka menengah yang berkelanjutan, hingga penguatan daya saing sektor ekspor nasional.

Pada sektor penerimaan negara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,62 triliun untuk memperkuat kinerja perpajakan dan kepabeanan.

Program tersebut mencakup sinergi patroli laut pemberantasan penyelundupan, pembentukan joint task force penanganan barang ilegal dan narkotika, perbaikan proses bisnis ekspor-impor, serta promosi ekspor UMKM.

Baca Juga: Tanggapi soal Mundur dari Kemenkeu, Purbaya: Ah! Sengaja Digoreng buat Pasar

Sebagai informasi, Kemenkeu selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kementerian dengan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas fiskal nasional, terutama setelah pandemi Covid-19 dan berbagai gejolak ekonomi global.

Namun, berbeda dengan tren sebelumnya yang kerap disertai peningkatan alokasi anggaran, usulan tahun 2027 justru menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif melalui pengendalian belanja internal.