Ancaman Siber Meningkat, BSSN Libatkan Industri Kripto

AKURAT.CO Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku industri teknologi, hingga komunitas, untuk memperkuat literasi keamanan siber nasional.

Upaya tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya ancaman penipuan digital, mulai dari phishing, social engineering, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kolaborasi itu mengemuka dalam Festival Aman Digital 2026 yang digelar BSSN di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/6/2026). Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak untuk membahas penguatan ketahanan siber sekaligus menyusun langkah bersama menghadapi ancaman digital yang kian kompleks.

Baca Juga: Antisipasi Serangan Siber, Elitery Bersama BSSN Roadshow Penguatan Keamanan Siber

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro mengatakan penguatan literasi keamanan siber tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi.

Menurut dia, dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, hingga masyarakat.

“Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan,” kata Satryo dalam sesi keynote speech.

Satryo menjelaskan, BSSN saat ini mendorong gerakan nasional 90 hari literasi keamanan siber sebagai bagian dari implementasi rencana aksi nasional keamanan siber. Program itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran publik dalam menghadapi ancaman di ruang digital.

Senada, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi menilai ancaman siber saat ini tidak lagi sekadar menyasar sistem atau infrastruktur digital.

Menurut dia, serangan siber juga sudah bergerak ke ranah psikologis pengguna internet melalui rekayasa sosial, kebocoran data pribadi, hingga penyebaran disinformasi.

“Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi,” ujar Marulina.

Dalam forum yang sama, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi menyoroti rendahnya literasi digital masyarakat yang masih menjadi celah utama bagi pelaku kejahatan siber.

Dirinya menyebut kelompok usia 25-49 tahun menjadi kelompok yang paling rentan karena merupakan pengguna paling aktif layanan digital dan transaksi keuangan daring.

Menurut Daniel, modus penipuan digital kini juga berkembang semakin canggih. Selain phishing dan social engineering, pelaku penipuan mulai memanfaatkan AI dan deepfake untuk meniru wajah, suara, hingga gestur korban.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Gandeng BSSN, Amankan Data Masyarakat pada Layanan Tangsel One

“Kelompok usia 25-49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu, karena mereka yang paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake,” katanya.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) juga terlibat dalam forum tersebut. Melalui salah satu anggotanya, PINTU, ABI menyatakan literasi keamanan siber menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem aset kripto dan blockchain di Indonesia.

Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI yang juga Public Policy & Government Relations Manager PINTU, Deny Giovanno, mengatakan asosiasi bersama para anggotanya terus mendorong edukasi publik, salah satunya lewat Bulan Literasi Kripto yang digelar sejak 2023. Program itu, kata dia, diinisiasi bersama OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aset kripto dan teknologi blockchain.

“Berbagai inisiatif literasi dan edukasi ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan kritisisme masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital,” ujar Deny.

Deny menambahkan, partisipasi ABI dalam Festival Aman Digital 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan regulator, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lain. Menurut dia, kolaborasi diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto secara aman dan bertanggung jawab.