Zulhas: KDKMP Bukan Sekadar Tempat Jualan, Ini Fungsinya

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan hanya sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari jalur distribusi barang subsidi dan bantuan pemerintah hingga ke tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, KDKMP akan memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar tempat masyarakat berjualan.

Koperasi tersebut akan digunakan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai kebutuhan yang mendapatkan subsidi maupun bantuan.

Baca Juga: Bunga Pinjaman Desa Capai 28 Persen, Pemerintah Siapkan Skema 8 Persen

"Perlu dicatat, KDKMP bukan sekadar tempat jualan, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang subsidi dan bantuan," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Zulhas, pemerintah tengah membangun KDKMP di sekitar 82.000 titik desa dan kelurahan di Indonesia. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperpendek jalur distribusi barang dari pemerintah maupun produsen kepada masyarakat.

Zulhas mengatakan sejumlah komoditas dan kebutuhan masyarakat yang mendapatkan subsidi maupun bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan melalui KDKMP.

Komoditas tersebut antara lain beras, pupuk, LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).

"Berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapatkan subsidi maupun bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan dari KDKMP, mulai dari beras, pupuk, elpiji 3 kilogram, beras SPHP, minyak goreng hingga alat dan mesin pertanian," ujar Zulhas.

Skema tersebut membuat KDKMP tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa. Pemerintah juga menempatkannya sebagai titik distribusi agar barang yang berasal dari program pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat penerima.

Selain distribusi barang, pemerintah juga mengarahkan pengiriman melalui layanan pos untuk dapat mencapai KDKMP sebelum diteruskan kepada masyarakat.

"Begitu juga dengan pengiriman melalui pos, jalurnya akan sampai ke KDKMP sebelum diteruskan ke masyarakat. Ini berfungsi memudahkan layanan sebagai infrastruktur pemerintah," kata Zulhas.

Pembangunan KDKMP juga dikaitkan dengan persoalan distribusi barang di wilayah pedesaan.

Zulhas menilai panjangnya rantai pasok dapat membuat harga barang yang diterima masyarakat desa lebih tinggi dibandingkan harga di perkotaan.

Dia mencontohkan perbedaan harga ayam yang terjadi di daerah asalnya dengan Bandarlampung.

"Contohnya kondisi di kampung saya, harga ayam mencapai Rp60.000 per ekor, karena proses distribusinya masih panjang. Sementara itu, harga ayam di Bandarlampung disebut hanya sekitar Rp36.000 per ekor," ujar Zulhas.

Perbedaan tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu diperbaiki.

Pemerintah pun berupaya mendekatkan desa dengan pusat-pusat produksi sehingga barang tidak harus melewati terlalu banyak mata rantai sebelum sampai ke konsumen.

"Langkah tersebut penting agar masyarakat desa memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau, sementara produsen juga memiliki akses pasar yang lebih dekat," kata Zulhas.

Dengan skema tersebut, KDKMP diharapkan dapat menjalankan dua fungsi sekaligus. Di satu sisi, koperasi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, KDKMP menjadi titik yang menghubungkan pemerintah, produsen, distributor dan masyarakat penerima barang.

Zulhas mengatakan penguatan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa sekaligus mendukung agenda swasembada pangan.

Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program strategis yang membutuhkan dukungan sistem distribusi hingga tingkat masyarakat.

Karena itu, keberadaan infrastruktur distribusi di desa dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan barang dan bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat.

"Pemerintah membangun KDKMP di sekitar 82.000 titik desa dan kelurahan di Indonesia," kata Zulhas.