Indonesia Singgung Isu Krisis Air hingga KSST di World Economic Forum

AKURAT.CO Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan isu krisis air, ekonomi biru dan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangulasi (KSST) di gelaran World Economic Forum, Davos, Swiss.
Disebutkan, per 2022 lalu Indonesia mengalami 3.544 bencana alam, di mana 98% bersifat hidrometeorologi, yang merenggut 3.183 nyawa dan berdampak pada 18 juta orang selama satu dekade terakhir. Sementara di dunia, proyeksi penurunan curah hujan 1-4% di 2020-2034 akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air.
"Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini," ungkap Suharso dikutip Kamis (18/1/2024).
Baca Juga: Purwarupa Dunia Pendidikan Metaverse Karya Anak Bangsa Tampil di World Economic Forum 2022
Di World Water Forum kesepuluh yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang, Indonesia akan membahas prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, konservasi sumber daya air, sistem manajemen air cerdas, dan green-grey infrastructure untuk manajemen bencana air.
"Forum ini akan memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet," tutur Suharso.
Selain itu, Suharso tuurt menyinggung pentingnya ekonomi biru untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia membidik pertumbuhan ekonomi 6–7%, salah satunya melalui ekonomi biru.
Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, hingga menginisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 di Belitung serta Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali, pada pertengahan tahun.
"Melalui upaya membangun Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045," papar Menteri Suharso.
Sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Indonesia akan melaksanakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC di Juli 2024, untuk membahas peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Pembahasan juga meliputi wirausaha, rantai pasok global, hingga perdagangan dan investasi. "Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan momen peringatan 60 tahun UNCTAD dan keketuaan Indonesia dalam Trade Development Board 2024 untuk memperkuat kerja sama dengan UNCTAD," urai Menteri Suharso dalam pertemuan bilateral bersama UNCTAD Secretary General Rebecca Grynspan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 5Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 6Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK









