Menkeu Sebut Program Makan Siang Gratis Masuk Pagu Besar RAPBN 2025

AKURAT.CO Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Presiden RI Joko Widodo telah melakukan pembahasan terkait pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Istana Negara.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai program makan siang gratis yang menjadi salah satu prioritas dan masuk dalam pagu besar.

"Saat ini pembahasannya masih seputar program besar. Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," ungkap Sri Mulyani dikutip Sabtu (6/4/2024).

Pembahasan yang dilakukan masih bersifat umum, dengan tetap mempertimbangkan aspek makro dan fiskal agar dapat menjaga kepercayaan pasar dan investor. Menurut Sri Mulyani, defisit APBN tetap akan dijaga di bawah 3% PDB untuk memastikan tetap terjaganya rating agency.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Telan Biaya Signifikan, Ekonom: Dilihat Dulu Kecukupan Dana APBN

"Atau mereka rating agency akan tetap terjaga. Jadi itu yang akan dilakukan," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan pentingnya komunikasi dengan tim yang ditunjuk untuk pemerintahan berikutnya, terutama terkait faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

"Kita komunikasikan, pasti kita komunikasikan. Karena bagaimanapun juga kan pemerintahan baru dari sisi proses politik dan juga dari sisi transisi memang masih akan menunggu sampai dengan Oktober. Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," jelasnya.

Dalam konteks persiapan APBN 2025, Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dan memberikan beberapa alternatif mengenai postur APBN yang dapat mewadahi program-program prioritas tanpa melanggar prinsip Fiscal Prudent.

"Dan dalam konteks ini, kami di Kementerian Keuangan berkomunikasi dan terus melihat serta memberikan beberapa alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program-program prioritas namun tidak melanggar Fiscal Prudent. Jadi dalam hal ini, defisit yang tadi kami sampaikan, di bawah 3 persen itu sudah menjadi pedoman dan sudah disepakati untuk tetap dijaga," tegas Sri Mulyani.