Kelas BPJS Diganti KRIS, Begini Usulan Ahok

kemudian, ia menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Pada waktu itu, setiap warga yang berhak memperoleh fasilitas kesehatan diberikan kartu Askeskin yang dikelola oleh PT Askes. Namun, di lapangan muncul masalah karena tidak semua orang menerima kartu tersebut.

Baca Juga: Kelas BPJS Diganti KRIS, Intip 12 Kriteria Kamar Rawat Inap Terbaru

"Lalu kami berpikir, saya membuat perjanjian dengan PT Askes semua penduduk bisa ditanggung, saya bayar 50 persen asal masuk kelas 3. Itu salah satu cara untuk membatasi," jelas Ahok, dipantau dari kanal Youtube Panggil Saya BTP, Jumat (17/4/2024).

Selain itu, ia menyebutkan, saat dirinya di DPR diputuskan BPJS Kesehatan kelas 3. Ahok yakin bahwa masyarakat menengah atas tidak akan memilih kelas 3. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Berdasarkan pengalamannya di Belitung Timur, masyarakat dengan ekonomi kurang baik masih menghadapi masalah untuk pergi ke rumah sakit karena biaya ongkos dan makan.

"Dengan pengalaman di Belitung Timur itu, ketika di Jakarta, saya mengubah Puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kecamatan, dengan pola seperti ini kita harapkan tidak ada orang-orang yang tercecer kalau sakit. Tidak ada orang yang tidak berani opname ketika dia sakit, karena di kecamatan masih begitu dekat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahok juga menekankan pentingnya kemudahan bagi warga yang sakit untuk mendapatkan tempat rawat inap. Dia mengakui bahwa kadang ada oknum rumah sakit yang mengatakan tidak ada kamar. Untuk mengatasi masalah ini, Ahok menerapkan digitalisasi agar ketersediaan kamar dapat dipantau oleh semua orang. 

"Itu memang kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu dia bilang nggak ada kamar. Lalu paham-paham terus dikasih kamar. Di situ kita mulai berlakukan di Tarakan kita mulai uji coba, di Duren Sawit, itu dengan digital jadi semua orang bisa lihat di HP, bisa di rumah sakit, ada berapa ranjang yang kosong," terangnya.