Thailand Siapkan Regulasi Kasino, Indonesia Kapan?

RUU ini, yang disebut-sebut sebagai 'kawasan hiburan' mengusulkan pembangunan kasino di lokasi-lokasi besar yang juga dilengkapi dengan hotel, pusat konvensi, dan taman hiburan. 

 

 

Menurut Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra mengatakan, langkah ini tidak hanya mendorong pariwisata tetapi juga menata kembali industri perjudian secara resmi.  

 

Menurut data Pusat Studi Perjudian Thailand pada 2021, hampir 60% warga Thailand terlibat dalam aktivitas judi meskipun praktik ini dilarang sejak 1936. Banyak warga bahkan memilih pergi ke negara tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja untuk bermain di kasino legal.  

 

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan alternatif yang lebih terkontrol. Selain itu, legalisasi juga diprediksi mampu menambah pendapatan negara melalui pajak dan izin operasional. 

 

"Untuk mengelola kawasan hiburan ini, hanya perusahaan terdaftar di Thailand dengan modal minimal THB10 miliar yang akan mendapatkan izin," papar Perdana Menteri. 

 

Diharapkan melalui legalitas ini dapat mampu memberikan efek jera bagi operator judi ilegal. Pemerintah percaya bahwa kawasan hiburan resmi dengan standar internasional akan mengurangi daya tarik perjudian bawah tanah.  

 

Meski begitu, beberapa pihak masih mempertanyakan dampak sosial dari legalisasi ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi masyarakat dari risiko kecanduan judi.  

 

"Jika RUU ini berhasil disahkan, Thailand bisa menjadi contoh bagaimana melegalkan kasino dapat menjadi alat untuk mengatasi judi ilegal secara efektif dan meningkatkan ekonomi negara," paparnya. 

Presiden Prabowo Subianto dalam visi kepemimpinannya bercita-cita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Sebuah ambisi yang tidak hanya membutuhkan strategi komprehensif, akan tetapi juga langkah terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Salah satu ide yang belakangan ramai dibicarakan adalah apakah sektor 'underground economy' atau ekonomi ilegal dapat dikenakan pajak untuk mendukung target ambisius tersebut.

Ekonomi ilegal, atau yang juga dikenal sebagai 'shadow economy', meliputi aktivitas ekonomi yang berjalan di luar regulasi pemerintah. Contohnya adalah perjudian ilegal.

 

Bahkan di Indonesia sendiri, sektor tersebut diyakini bernilai fantastis hingga mencapai triliunan bahkan puluhan triliunan rupiah. Meskipun sektor ini tidak diakui secara resmi, aktivitasnya tetap memberikan keuntungan finansial bagi para pelaku.

 

Melihat nilai besar dari ekonomi ilegal, mengenakan pajak terhadap aktivitas ini seolah menawarkan jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, langkah ini bukan tanpa kontroversi.
 
Beberapa negara yang berhasil memanfaatkan ekonomi ilegal untuk menambah pendapatan, seperti Belanda dan Kanada, telah meregulasi aktivitas seperti ganja untuk keperluan medis atau rekreasi. Hal ini memungkinkan pemerintah mengenakan pajak dan mengawasi aktivitas tersebut.

Di Indonesia, wacana untuk melegalkan beberapa sektor ilegal seperti prostitusi atau perjudian telah muncul beberapa kali. Namun, resistensi dari masyarakat yang mayoritas religius dan norma budaya yang kuat membuat langkah ini menjadi sulit.
 
Melegalkan sektor ini membutuhkan penyesuaian hukum, perubahan sosial, dan penguatan pengawasan yang tentunya bukanlah pekerjaan mudah.