Tarif Trump Diprediksi Berdampak ke Segala Sektor, Kadin Ingatkan Jangan Sampai ada PHK Masal

AKURAT.CO Kebijakan balas dendam dagang Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang diumumkan pada awal April 2025 bikin pelaku usaha Indonesia waswas.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyuarakan kekhawatirannya soal potensi dampak besar terhadap ekspor, investasi, dan bahkan ketenagakerjaan.

“Kalau beneran tarif 32% diberlakukan, itu bukan cuma hitungan neraca dagang yang terganggu. Ini bisa sampai bikin gelombang PHK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

Baca Juga: Kebijakan Tarif Trump Ancam Industri Nasional, Pemerintah Harus Bertindak Cepat

Dirinya menyebut sektor alas kaki, garmen, dan elektronik sebagai yang paling rentan. Masalahnya, produk-produk itu justru menyerap banyak tenaga kerja. Jika permintaan dari AS menurun tajam, industri padat karya bisa megap-megap.

Oleh karena itu, Kadin meminta pemerintah segera duduk bareng pelaku usaha untuk cari solusi konkret.

Kadin juga menyoroti laporan 2025 National Trade Estimate (NTE) dari AS yang menyebut Indonesia menaikkan tarif impor secara progresif.

“Trump bilang kita naikkan tarif hingga 64 persen, padahal kenyataannya nggak segitunya. Perlu klarifikasi resmi biar nggak salah paham,” tegasnya.

Beberapa kebijakan dalam negeri yang jadi sorotan AS antara lain PMK 199/2019 yang sudah direvisi jadi PMK 96/2023, proses audit pajak yang dinilai tidak transparan, serta peraturan soal pajak penghasilan pasal 22 untuk barang impor.

“Para pengusaha AS khawatir proses klaim pajak bisa makan waktu bertahun-tahun. Nah, ini harus dibenerin supaya kita nggak dituduh seenaknya,” ucap Kadin.

Masalah lain adalah cukai minuman beralkohol impor dan Perpres 61/2024 yang memperluas lisensi impor untuk banyak komoditas.

Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump, Kadin: Kita Masih Bisa Negosiasi!

Kadin mendesak pemerintah agar membentuk tim khusus untuk menjawab tuduhan tersebut lewat jalur diplomatik dan negosiasi.

“Kita nggak bisa diam. Harus aktif klarifikasi, supaya posisi kita kuat,” imbuhnya.

Tak hanya mengandalkan diplomasi, Kadin menyarankan pemerintah untuk memperkuat neraca dagang dengan membuka pasar-pasar baru di luar AS dan Asia Pasifik.

“Coba lihat peluang di Afrika, Amerika Latin, sampai Asia Tengah. Jangan cuma andalkan pasar lama,” katanya.

Kadin juga menyarankan dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang spesifik ditujukan untuk investor dari AS dan sekutunya. Ini bisa jadi solusi jangka panjang buat narik FDI dan relokasi industri dari China.

“Presiden Trump mau Hari Tarif jadi Hari Pembebasan AS, ya kita juga perlu punya Hari Pembebasan. Bikin paket kebijakan besar yang bikin pelaku usaha nyaman berinvestasi,” ujar Kadin.

Sebagai penutup, Kadin mendorong semua pihak baik dari pemerintah, OJK, Bank Indonesia, sampai pelaku usaha, untuk bahu membahu menjaga stabilitas ekonomi.

“Jangan biarin ICOR kita terus tinggi. Ini waktunya kita kerja bareng, bukan panik,” tutupnya.