Upaya Terakhir Diplomasi Tarif Trump

AKURAT.CO Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Washington D.C., Amerika Serikat, setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil.

Menko Airlangga dijadwalkan akan hadir di AS pada hari ini, Selasa, 8 juli 2025, untuk merespons pernyataan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan terbaru tarif impor untuk Indonesia.

"Menko Airlangga akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Haryo Limanseto.

Baca Juga: RI Siaga Hadapi Tarif Trump ke BRICS, Sri Mulyani: Masih Proses Diplomasi

Seperti diketahui, pada Senin kemarin Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru untuk berbagai negara termasuk Indonesia. "Mulai 1 Agustus 2025, kami akan menjatuhkan tarif 32 persen ke semua produk Indonesia yang dikirim ke AS, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan," ujar Trump.

Menurut Trump, kebijakan ini hampir pasti berlaku 100 persen, terkecuali jika ada negosiasi susulan dari negara-negara yang merasa keberatan.

"Tidak akan ada tarif jika Indonesia, atau perusahaan Indonesia, membuat dan melakukan aktivitas manufaktur di AS. Kami akan memastikan melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk memberikan izin secara cepat, dengan kata lain, hitungan minggu," timpalnya.

Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS tersebutlah, pemerintah akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan.

Gagal Total

Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai strategi negosiasi yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya gagal total. Strategi tersebut termasuk, rencana impor crude oil, LNG hingga LPG demi membuat neraca dagang AS-Indonesia lebih seimbang.

Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Penerapan tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. "Alasan Trump tidak menurunkan besaran tarif ke Indonesia, karena AS dan Indonesia tidak memiliki hubungan timbal balik perdagangan yang baik selama Ini," ujar Ibrahim.

Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru, maka akan memberi waktu sekitar tiga minggu tambahan bagi setiap negara yang terkena dampak untuk membuat kesepakatan dengan Gedung Putih. Keputusan Trump tersebut dipandang banyak pihak menimbulkan ketidakpastian pasar.

Kebijakan ini berpotensi memicu guncangan ekonomi, baik secara global maupun domestik. Model ekonomi terbaru memprediksi kebijakan tarif Trump kali ini bisa memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) AS hingga 6% dan menurunkan rata-rata upah sebesar 5%. Efek domino juga diperkirakan akan dirasakan oleh negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

"Tarif ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik dan negosiasi. Dalam konteks teori permainan, tarif ini adalah upaya AS untuk mengubah 'payoff matrix' dalam hubungan dagang bilateral, memaksa Indonesia untuk mengevaluasi ulang strategi ekspor dan diplomasi dagangnya," ujar Ibrahim lagi.

Untuk itu, "upaya terakhir" yang akan ditempuh pemerintah kali ini diharapkan berhasil. Jika tidak, ada risiko pertumbuhan ekonomi nasional akan terpangkas 0,3 hingga 0,5% akibat kebijakan ini. Selain itu, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki semakin besar.