Trump Ancam Tarif Tambahan, Indonesia Hadapi Dilema Baru di BRICS

AKURAT.CO Ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang akan mengenakan tarif 10% terhadap negara-negara anggota BRICS menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang penuh dilema.

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia harus cermat menjaga keseimbangan antara komitmen dalam blok ekonomi tersebut dan hubungan strategis dengan AS.

Pernyataan Trump dilontarkan dalam rapat kabinet di Washington DC mengutip dari laman reuters.

Dirinya menegaskan bahwa semua negara anggota BRICS, tanpa kecuali, akan dikenai tarif impor tambahan jika terus mendukung kebijakan yang disebutnya anti-Amerika. Tak hanya itu, Trump bahkan menyebut India, mitra strategis AS, akan turut dikenai tarif jika tetap aktif dalam BRICS.

Baca Juga: Erick: Dirut Garuda dan Pertamina Ikut ke AS Buat Nego Tarif Trump

Indonesia secara resmi menjadi anggota BRICS pada KTT di Brasil, 6-7 Juli 2025. Dalam forum itu, para pemimpin menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan perdagangan unilateral dan mendorong pembentukan sistem pembayaran lintas batas sebagai alternatif sistem berbasis dolar AS.

Di sisi lain, hubungan perdagangan Indonesia-AS terbilang kuat. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai lebih dari USD25 miliar pada 2024.

Penerapan tarif tambahan dari AS berpotensi merugikan pelaku ekspor nasional, khususnya di sektor manufaktur dan tekstil.

Baca Juga: Hadapi Tarif Trump, RI Dekati Raksasa Migas AS

Oleh karena itu, posisi Indonesia saat ini tidak mudah. Di satu sisi, BRICS menawarkan kesempatan strategis untuk memperluas pasar dan mendorong reformasi sistem keuangan global yang lebih inklusif.

Di sisi lain, ancaman sanksi ekonomi dari AS tak bisa diabaikan, terutama jika berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan iklim investasi.

Meskipun belum ada kebijakan final dari Washington, sinyal yang dikirimkan Trump menunjukkan potensi eskalasi ketegangan ekonomi antara blok Barat dan Selatan global.

Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia perlu menyusun langkah diplomasi ekonomi yang presisi, guna menjaga kepentingan nasional tanpa tergilas rivalitas dua kekuatan besar dunia.