50.059 Korban Keracunan MBG, DPR Dorong Dapur Berbasis Sekolah

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menunjukkan persoalan yang perlu ditangani secara sistemik.

Charles mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola distribusi makanan dari sistem dapur tersentralisasi menjadi dapur berbasis sekolah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan jajaran.

Dalam rapat itu, dia memaparkan data surveillance Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 2 September 2026 yang disebut mencatat 50.059 korban dari 560 kejadian keracunan. Menurut Charles, kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Baca Juga: Ara Kejar Kepastian Hukum Lahan untuk Rumah Rakyat

"Data kemarin, 2 September 2026, keracunan, korban yang sudah pernah menjadi korban keracunan sudah tembus 50.000, Pak. Jumlahnya 50.059 orang dengan 560 kejadian di 36 provinsi, 245 kabupaten/kota," kata Charles dikutip dari YouTube TV Parlemen, Sabtu (5/9/2026).

Dirinya menilai sebaran kasus tersebut menunjukkan persoalan yang tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

"Artinya, hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis," ujarnya.

Charles mengatakan kasus keracunan dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai daerah perlu dilihat dari sisi desain pelaksanaan program.

Menurut Charles, apabila kasus hanya terjadi pada satu atau dua lokasi, persoalan tersebut masih dapat ditelusuri pada kesalahan operasional di dapur tertentu. Namun, pola yang lebih luas dinilai membutuhkan evaluasi terhadap sistem.

"Kalau misalnya kejadian ada 1, 2, 3 kejadian saja, kita bisa mengatakan ini kejadian terisolir. Yang mungkin salahnya salah dapur, salah SPPG, salah kepala dapur, salah tukang masak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat angka seperti ini, ini adalah permasalahan sistemik. Permasalahan sistemik yang harus diselesaikan dengan perbaikan sistem, perubahan sistem," kata Charles.

Charles juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang menurut dia terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia menyebut lebih dari 860 korban di Sidoarjo, 750 korban di Langkat, 334 korban di Agam, 49 korban di Nganjuk, serta 152 korban di Toraja.

Angka-angka tersebut merupakan data yang disampaikan Charles dalam rapat dan perlu ditempatkan dalam konteks hasil pendataan serta verifikasi otoritas terkait.

Untuk mengurangi risiko keamanan pangan, Charles mendorong BGN mempertimbangkan sistem school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

"Kalau tidak ada perubahan, ya, secara fundamental, kita tidak akan berhenti melihat kasus-kasus keracunan terus terjadi. Tetapi kalau kita melihat angka seperti ini, ini adalah permasalahan sistemik. Permasalahan sistemik yang harus diselesaikan dengan perbaikan sistem, perubahan sistem," kata Charles.

Menurut Charles, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah jeda antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima.

Dirinya mengacu pada kebijakan BGN yang menyebut makanan setelah dimasak harus dikonsumsi dalam waktu empat jam. Menurut Charles, pengaturan tersebut berkaitan dengan risiko pertumbuhan bakteri ketika makanan berada pada suhu yang tidak aman.

"Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan perkembangbiakan bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya," ujarnya.

Dengan dapur yang berada di lingkungan sekolah, Charles menilai makanan dapat disiapkan lebih dekat dengan waktu konsumsi.

"Di mana makanan dimasak tidak lama kemudian disajikan berurutan. Sehingga risiko keracunan juga semakin kecil," kata dia.

Selain aspek keamanan pangan, Charles mengatakan perubahan model dapur juga berpotensi meningkatkan dampak ekonomi program di tingkat lokal.

Charles menilai sekolah yang mengelola kebutuhan pangan secara langsung akan lebih banyak melakukan pembelian dari pasar, peternak, maupun pelaku usaha di sekitar sekolah.

"Kalau kita bicara dampak terhadap ekonomi lokal, ini juga pasti akan lebih berdampak terhadap ekonomi lokal. Karena sekolah-sekolah tersebut pasti belanjanya di pasar-pasar dekat sekolahnya, Pak. Di peternak-peternak dekat sekolahnya, Pak," kata Charles.

Charles kemudian menyinggung kajian KPK yang menurut dia menunjukkan dampak ekonomi desa dari sistem SPPG yang berjalan saat ini masih terbatas.

"Apalagi KPK belum lama pernah membuat kajian, dengan sistem penggunaan SPPG seperti sekarang, dampak terhadap ekonomi desa, terhadap ekonomi lokal cuma 5 persen, Pak, anggaran yang beredar di desa," ujarnya.

Charles tidak menutup kemungkinan sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap digunakan. Namun, dia meminta BGN memperkuat infrastruktur distribusi makanan agar aspek keamanan pangan lebih terjamin.

"Bisa saja. Tetapi Bapak harus investasi lagi nih. Harus memastikan makanan sejak dimasak dikirim sampai ke sekolah tetap di temperatur yang layak," kata Charles.

Menurutnya, kendaraan pengangkut makanan juga perlu memenuhi standar yang dapat menjaga suhu makanan selama perjalanan.

"Artinya apa? Kendaraan yang mengantar makanan juga harus kendaraan terisolasi yang memiliki pemanas. Sampai di sekolah pun, sekolahnya harus memiliki pemanas," ujarnya.

Dengan demikian, kata Charles, makanan dapat tetap berada pada temperatur yang sesuai hingga disajikan kepada penerima.

"Kalau tidak demikian, saya bisa pastikan, Pak, bukan hari ini saja, besok, besok lusa, minggu depan, kita akan melihat kasus keracunan terjadi lagi," kata Charles.

Dia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan desain sistem pelaksanaan MBG yang menurutnya perlu dievaluasi secara fundamental.

"Karena ini ada kesalahan desain, kesalahan sistem yang dijalankan saat ini," ujarnya.

Jika pemerintah memutuskan beralih ke dapur sekolah, Charles mengusulkan agar pemerintah menyiapkan skema transisi bagi dapur yang selama ini telah beroperasi.

"Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing? Ya diganti kerugian saja, Pak. Ganti kerugian, Pak," kata Charles.

Dia mengusulkan pemerintah membayar kompensasi satu kali kepada dapur yang terdampak perubahan sistem sehingga tidak menjadi beban dalam jangka panjang.

"Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini berjalan," ujarnya.

Charles menegaskan perubahan diperlukan apabila pemerintah ingin memastikan MBG mencapai tujuan perbaikan gizi dan penurunan stunting.

Dirinya berharap program tersebut dapat menjadi salah satu warisan positif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029.

"Pak Presiden ketika nanti menyelesaikan masa jabatannya di 2029 bisa meninggalkan legacy yang baik, khususnya melalui program ini, memperbaiki kondisi gizi anak-anak kita, menurunkan angka stunting," kata Charles.

Namun, menurut dia, tujuan tersebut sulit dicapai apabila pola pelaksanaan MBG tidak mengalami perubahan.

"Kalau tetap dijalankan dengan sedemikian rupa, dengan cara seperti ini, model pelaksanaannya tidak berubah, saya yakin cita-cita ini tidak akan bisa tercapai," tukasnya.