PAD Jakarta Bocor, Rotasi Total Pejabat Dishub dan Bapenda

Citra Puspitaningrum | 18 Juli 2025, 17:34 WIB

AKURAT.CO Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jakarta dari sektor parkir kembali menjadi sorotan tajam.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, mengatakan, untuk mengatasi kebuntuan dan kebocoran PAD yang terus terjadi di Jakarta, perlu dilakukan langkah tegas.

"Untuk menghadirkan semangat dan dinamika baru, sebaiknya dilakukan rotasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat penting yang terkait di Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah," katanya, kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Menurut Sugiyanto, penggantian pejabat akibat kebocoran PAD Jakarta bukan sekadar formalitas tetapi langkah konkret yang dibutuhkan untuk menyegarkan birokrasi.

Serta meningkatkan semangat kerja aparatur sipil negara, khususnya dalam mengejar target pajak parkir dan retribusi parkir yang selama ini jauh dari harapan.

Sugiyanto juga mengisyaratkan penggantian pejabat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.

Dia menilai sudah saatnya Pemprov Jakarta mengambil langkah berani demi menyelamatkan potensi pendapatan daerah yang selama ini bocor entah ke mana.

Sektor perparkiran di Jakarta kerap menjadi titik lemah dalam tata kelola PAD.

Meski punya potensi besar, realisasi pendapatannya sering kali jauh di bawah target.

"Bisa jadi ada penyumbatan sistemik yang perlu dibuka dengan penyegaran total birokrasi," kata Sugiyanto.

Sebelumnya, Bapenda Provinsi Jakarta mengajukan penurunan target retribusi parkir yang dituangkan dalam perubahan APBD 2025.

Dari angka Rp350 miliar, dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Bapenda meminta target retribusi parkir diturunkan menjadi Rp300 miliar.