Maruarar Sirait Sambut Rencana Presiden Prabowo Gunakan Mobil Maung sebagai Kendaraan Dinas

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut positif rencana penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas, seperti yang disarankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menilai, penggunaan mobil Maung merupakan bentuk kebanggaan dan dukungan terhadap produk lokal, mengingat kendaraan tersebut adalah hasil produksi PT Pindad.

"Oh, bagus, saya bangga. Ini merupakan kebanggaan, dan saya sangat senang jika kita mulai menggunakan produk dalam negeri," ujar Maruarar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Maruarar juga mendorong agar kualitas produk lokal terus ditingkatkan, termasuk untuk kendaraan seperti mobil Maung, guna memastikan bahwa produk Indonesia semakin kompetitif dan berkualitas.

Baca Juga: Ketua MUI Cholil Nafis Nilai Candaan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran Bisa Jadi Blunder

"Saya sangat senang, kita memakai produk dalam negeri. Saya pikir, kita harus mencintai dan bangga dengan produk Indonesia. Tentu, kualitas produk dalam negeri harus terus ditingkatkan agar lebih unggul," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyatakan keinginannya untuk menggunakan mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi negara.

Prabowo merasa bangga karena Maung Garuda adalah hasil karya dalam negeri dan berharap mobil ini bisa menjadi simbol kehormatan nasional.

"Ini soal kehormatan bangsa, kebanggaan. Alangkah baiknya jika kita bisa menggunakan produk sendiri," kata Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan SCTV, dikutip Senin (28/10/2024).

Prabowo menambahkan, rencana ini tidak hanya untuk presiden, tetapi juga melibatkan menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota. Hal ini diharapkan menjadi simbol penghormatan dan kebanggaan atas karya bangsa sendiri.

Baca Juga: SMSI Dorong RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional

"Saya sudah merencanakan, nantinya kemungkinan besar semua menteri, wakil menteri, direktur jenderal, dan pejabat di tingkat gubernur hingga wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan Indonesia sendiri," tambahnya.