PAN Minta Prabowo Atasi Masalah Pailit PT Sritex, Jangan Sampai Ada PHK

AKURAT.CO Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah mengambil langkah yang diperlukan demi menyelamatkan karyawan PT Sritex.

Menurut Wakil Ketum PAN, Saleh Partaonan Daulay, upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex telah ditolak Mahkamah Agung.

Hal ini menandakan bahwa PT Sritex tetap dinyatakan pailit.

Baca Juga: Langkah Cepat Prabowo Selamatkan 20 Ribu Buruh Sritex dari Ancaman PHK Diapresiasi

"Kalau pailit dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," jelasnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Berkenaan dengan itu, Saleh mendesak pemerintah melakukan segala upaya yang diperlukan demi menyelamatkan karyawan Sritex yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.

"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan," ujarnya.

Baca Juga: DPR Apresiasi Arahan Presiden Prabowo Selamatkan Karyawan Sritex dari PHK

Saleh menegaskan bahwa PHK massal tidak boleh terjadi di Sritex.

Ia pun menagih janji pemerintah, dalam hal ini Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kertasasmita, yang pernah disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR sebelum adanya putusan MA.

"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apapun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo," tutur Saleh.

Baca Juga: Puan Minta Pemerintah Fokus Bantu Karyawan Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Lebih lanjut, ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk terjun langsung mengatasi persoalan ini.

Berharap pemerintah bisa menepati janji dengan menjaga Sritex agar tidak terjadi PHK massal.

"Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal. Karena persoalan ini besar, pengaruh Presiden sangat diperlukan. Paling tidak, Presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan," terang Saleh yang juga Ketua Komisi VII DPR.

Baca Juga: DPR Dorong Misi Penyelamatan Pekerja Sritex dari PHK Massal