Di Konferensi Tokyo 2025, SBY Singgung PBB Tak Mampu Tengahi Kekacauan di Berbagai Negara

AKURAT.CO Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pidato kunci dalam Konferensi Tokyo 2025, Selasa (4/3/2025). Bicara di depan ratusan peserta dari berbagai negara, SBY menggambarkan dunia yang kini semakin terpecah belah.

"Multilateralisme saat ini sedang dalam krisis. Benar bahwa tidak ada lagi Perang Dunia sejak 1945. Tapi kini, lihat di Ukraina, Gaza, Kongo dan Sudan, dan yang lebih dekat, perang sipil di Myanmar," ucap SBY.

Dia juga menyinggung, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap tidak lagi mampu menengahi kekacauan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sementara, persaingan geopolitik yang terjadi saat ini justru akan menghambat kerjasama kawasan dan multilateral.

Baca Juga: Sekjen PBB Dorong MDB Tingkatkan Pinjaman Untuk Transisi Energi Negara Berkembang

"Dewan Keamanan PBB lumpuh, gagal menghentikan genosida di Gaza maupun perang di Ukraina. Ada persepsi kuat tentang standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional," imbuhnya.

"Dalam perspektif saya, PBB adalah gabungan dari kegagalan, tercermin dari berbagai perang yang masih berlanjut saat ini, dan keberhasilan, dengan munculnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme dan konflik yang dipecahkan PBB," ucapnya.

Sebagai solusi, dia menawarkan beberapa hal konkret untuk mengatasi krisis multilateralisme. Salah satunya, memperkuat PBB dengan melepaskan cengkraman dari hak veto yang hanya dimiliki lima negara.

"Kita harus memperkuat PBB, sebagai perwujudan multilateralisme global; mengatasi kelumpuhan Dewan Keamanan dengan melepaskannya dari cengkeraman veto dari lima negara; memberdayakan Majelis Umum; meningkatkan operasi penjaga perdamaian; serta menciptakan sistem pendanaan yang stabil, sehingga tidak ada lagi negara adidaya yang bisa mengintimidasi PBB dengan mengancam membekukan pendanaannya," ucapnya.

Dia menekankan, bahwa reformasi PBB hanya dapat dilakukan jika ada kekompakan dari sebagian besar anggotanya, sesuai namanya sebagai persatuan bangsa-bangsa.

Baca Juga: PBB Dorong Kerja Sama Global Untuk Transisi Energi Berkeadilan

"Bukan sekelompok bangsa yang terbelah antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan miskin. Tanpa persatuan, negara-negara tidak dapat saling bekerja bersama. Jika mereka tidak dapat saling bekerja bersama, maka multilateralisme menjadi tidak berarti," tuturnya.

Dia pun mengajak semua pihak, untuk kembali mengedepankan kemitraan dan kolaborasi agar bisa menghadapi berbagai persoalan yang menghadang.

"Untuk menghindari bencana iklim, untuk menghindari perang dunia besar lainnya, untuk mencegah lebih banyak penderitaan manusia, mari kita kembali ke jalur kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi. Tak ada negara yang bisa mengatasi problem global sendirian. Tidak ada negara yang bisa merasa aman, dengan membuat negara-negara lain merasa tidak aman,” ungkapnya.