Apresiasi Pemerintah Transfer Tunjangan Guru ASN secara Langsung, Ketua DPD: Semua Guru Harus Sejahtera

AKURAT.CO Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mendukung terobosan pemerintah yang melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam memenuhi hak keuangan dan tunjangan profesi guru secara langsung ke rekening pribadi. Hal ini tentunya sangat memudahkan para guru ASN untuk memperoleh haknya dan harapannya mereka akan lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas kependidikan di daerah," jelasnya, melalui keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta agar pemerintah terus mengupayakan semua guru dan tenaga pendidikan di daerah ditetapkan sebagai ASN.

Baca Juga: Pastikan Hak Anak Terlindungi, Komite III DPD Kawal Proses Hukum Asusila Oknum Polisi di NTT

"Kami melihat semua guru, baik yang ASN maupun non-ASN memiliki beban dan tanggung jawab kependidikan yang sama beratnya, terutama di daerah," kata Ketua DPD.

"Sehingga, menurut kami, seharusnya dengan dukungan 20 persen pagu anggaran pendidikan dalam APBN, setiap guru bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sama dari negara. Karena tingkat kesejahteraan guru yang baik adalah prasyarat agar kita dapat menuai kualitas SDM yang berkualitas," sambungnya menjelaskan.

Meski demikian, ia meminta agar kualitas pelayanan kependidikan dan kapasitas profesi guru perlu dipersiapkan oleh para guru dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Wakil Ketua DPD GKR Hemas Dorong Perempuan Wujudkan Politik yang Implementatif

Terutama bagi para calon ASN guru yang sedang menunggu kesempatan untuk diangkat menjadi ASN di tengah isu penundaan rekrutmen.

"Kami berharap agar para guru dan calon ASN lainnya untuk dapat bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Presiden memiliki perhatian yang serius dan sangat menginginkan agar kesejahteraan guru menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan manusia dan pendidikan nasional," tutup Ketua DPD.

Baca Juga: Anggota DPD Fasilitasi Pemulangan Warga Aceh Korban TPPO di Kamboja