Sebanyak 74 Elemen Buruh Ikuti Aksi di DPR, Singgung Kesenjangan Gaji DPR dan Buruh

AKURAT.CO Ribuan buruh melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Aksi yang dilakukan dari berbagai elemen buruh, diprakasai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Koalisi Serikat Pekerja.

Ketua KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan tidak kurang terdapat 74 elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat termasuk serikat petani.

"Kami juga mendapatkan kabar bahwa kawan-kawan Badan Elemen Mahasisw (BEM) seluruh indonesia dan juga gerakan-gerakan BEM mahasiswa lainnya dan beberapa elemen lagi akan hadir di DPR RI," kata dia saat ditemui depan Gedung DPR RI bersama para buruh lainnya. 

Baca Juga: Ada Demo Buruh, Anggota DPR RI Boleh Kerja di Rumah Hari Ini

Dia menekankan bahwa pihaknya akan menjaga jalannya aksi agar tetap berjalan damai, tertib, tanpa ada kekerasan. "Kami akan menjaga aksi ini kondusif karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI," ucapnya.

Dalam orasinya, Said menyampaikan kritikannya terhadap kenaikan gaji dan tunjangan yang diterima para anggota DPR. Hal ini tentulah tidak adil terlebih dengan gaji dan kemakmuran yang diterima para buruh

"Buruh gajinya berapa? Rata-rata 5 juta lah ya. Kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambillah tengahnya, rata-rata 3,5 juta," ujarnya

"Gajinya pada akhir berapa? 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya. 3,5 juta terhadap 104 juta, kira-kira 30 kalinya gaji DPR. Adil enggak? Adil enggak? Itu yang ingin dikritik oleh DPR," kata Said.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak adil dan sesuai dengan harapan para buruh. "Enak saja, kita yang kerja, kita yang bayar pajak buat negara. Kita cinta dengan Presiden Prabowo, kita cinta dengan Republik ini, kita cinta dengan keluarga kita. Mereka mengukur-ngukur perut kita, hanya naik USD9 per bulan," jelas dia.

Baca Juga: Rute TransJakarta di Area Demo Hari Ini Dialihkan, Cek Detailnya di Sini

Berikut tuntutan massa buruh:

1.⁠ ⁠Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2.⁠ ⁠Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3.⁠ ⁠Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
4.⁠ ⁠Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5.⁠ ⁠Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6.⁠ ⁠Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menekankan kepada seluruh personel agar tidak ada yang membawa senjata api serta melakukan tindakan agresif, dalam pengamanan penyampaian pendapat aksi demonstrasi.

Dia juga meminta kepada setiap personel, agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas. Serta para anggota untuk tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

"Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando," kata dia.