Dasco Soal Pertemuan Pimpinan DPR dan Sejumlah Menteri: Bahas Politik hingga Transfer Daerah

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkap isi pertemuan antara pimpinan DPR dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas berbagai isu strategis terkini.

"Ya, kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, tukar-menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain," kata Dasco kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga: Puan Ajak Seluruh Istri Anggota DPR Dukung Transformasi Parlemen

Dia pun menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut digelar mendadak. Menurutnya, undangan rapat sudah disampaikan sejak beberapa hari sebelumnya. "Itu undangan sudah dari empat hari yang lalu kok," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut, turut dibahas isu mengenai transfer ke daerah (TKD) bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. "Ya, sama Menteri Keuangan juga kita bicarakan dinamika terkini transfer daerah," jelasnya.

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa pembahasan masih akan berlanjut. "Belum ada kesimpulan, masih panjang," tutupnya singkat.

Baca Juga: Teror Bom di Sekolah Internasional, Komisi I DPR Usul Peningkatan Deteksi Dini Nomer Luar Negeri

Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, dijelaskan bahwa pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Dalam dokumentasi yang dilihat, turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya beserta Wamenkeu Thomas Djiwandono. Hadir pula di sana Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Budi Djiwandono.

Forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kebijakan di bidang hukum dan keamanan hingga evaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.