Pejabat Harus Hati-hati dan Empati Tanggapi Bencana, Yanuar: Jangan Picu Amarah Rakyat

AKURAT.CO Kritik keras mulai tertuju pada sejumlah pejabat pemerintah, yang dinilai tidak empatik dan justru memicu kemarahan publik di tengah tragedi banjir dan longsor besar yang melanda Pulau Sumatera.

Anggota DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, meminta pemerintah termasuk para menteri hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk lebih berhati-hati dan sensitif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sedang berduka.

Dia menilai, beberapa komentar pejabat terkesan defensif dan meremehkan skala bencana. Salah satu yang dia singgung adalah komentar sejumlah pejabat, yang menanggapi banyaknya kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir dalam bencana tersebut. 

Baca Juga: Ulil Abshar Abdalla Dirujak Netizen Pasca Bencana Alam di Sumatera

"Jangan defensif dengan statement yang membuat masyarakat marah. Ada (pejabat) yang bilang (akar pohonnya) tercabut karena hujan deras, tercabut karena enggak ada akarnya. Ini kan membuat orang bertanya dan marah," ungkap Yanuar di Jakarta, dikutip Rabu (3/12/2025).

Dia juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB, yang sebelumnya mengatakan kondisi di lapangan tidak seheboh yang terlihat di media sosial. Menurutnya, komentar demikian tidak menunjukkan empati di saat ratusan warga kehilangan nyawa. 

"Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Menurut saya enggak (etis). Ini anak bangsa," tegasnya.

Politisi Fraksi PKS tersebut turut mengungkap laporan dari Aceh, mengenai dua desa yang hilang akibat banjir dan longsor. Hal itu seharusnya menjadi alarm serius, agar pejabat lebih berhati-hati dalam menarasikan kondisi lapangan.

Meski mengkritik, Yanuar tetap mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengirimkan bantuan menggunakan pesawat khusus ke lokasi terdampak. Dia juga mencatat banyak fraksi dan partai yang turun ke lapangan. 

"Itu bagian dari empati. Jadi jangan sampai pejabat publik malah membuat statement yang memicu amarah, apalagi ketika bicara soal kehilangan jiwa dan harta benda yang tidak sedikit," ujar Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini.

Baca Juga: Profil Joko Widodo: Jebolan UGM yang Kini Menjadi Ketua Satgas Bencana BRIN

Menurutnya, komunikasi pejabat publik saat krisis harus memberi keteduhan, bukan memancing kemarahan. Relawan dan korban, membutuhkan rasa diperhatikan, bukan cemoohan atau narasi yang mendiskon kenyataan di lapangan.

Oleh karena itu, dia menilai momentum bencana ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah dalam memperbaiki komunikasi kebencanaan. "Seluruh pejabat di republik ini harus berbenah. Komunikasi para pejabat dalam situasi seperti ini juga harus berbenah," tegasnya.

Yanuar turut mengingatkan bahwa bencana besar yang terus berulang setiap akhir tahun, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi alam Indonesia kini menunjukkan pola yang semakin ekstrem dan menuntut kebijakan yang lebih bijaksana, termasuk kesiapsiagaan mitigasi.

Di sisi lain, dia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian ekstra terhadap daerah terdampak, terutama karena kondisi fiskal banyak pemerintah daerah saat ini sangat tertekan.

"Keterbatasan beban yang ditanggung gubernur dan bupati itu nyata. APBD mereka tidak sanggup. Jadi kalaupun belum ditetapkan sebagai bencana nasional, saya berharap pemerintah pusat punya perhatian lebih terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana," pungkasnya.