Anggaran Terbatas, Natalius Pigai Kerap Pakai Uang Pribadi untuk Bansos

AKURAT.CO Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan keterbatasan anggaran Kementerian HAM, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial saat terjadi bencana alam maupun konflik sosial di daerah. Kondisi tersebut membuat Kementerian HAM kerap tidak dapat turun langsung membantu masyarakat terdampak.

Dia menjelaskan, sistem penganggaran pemerintah selama ini membuat penyaluran bantuan sosial lebih banyak berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu tidak bisa," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Baca Juga: Natalius Pigai Tolak Terima Suap: Haram Staf Beri Uang ke Saya

Dia mengaku dalam beberapa kesempatan bahkan harus menggunakan dana pribadi hingga habis, karena tidak tersedianya skema bantuan sosial dari negara bagi Kementerian HAM.

"Saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," ungkapnya.

Menurutnya, saat Kementerian HAM berupaya mengurus bantuan sosial, kewenangan tersebut kerap dialihkan ke kementerian atau lembaga lain. Meski demikian, dari sisi penanganan kasus pelanggaran HAM, Kementerian HAM telah memiliki anggaran yang memadai.

"Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki," tandas Pigai.