DPR Minta BPJPH Percepatan Sertifikasi Halal untuk Dukung Program MBG

AKURAT.CO Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mempercepat pemberian sertifikasi halal bagi juru potong ayam dan daging.

Langkah tersebut dinilai penting guna menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Aprozi, setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam mendukung program prioritas presiden, termasuk BPJPH yang berwenang di bidang jaminan produk halal.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas Presiden. Karena itu, BPJPH harus hadir dan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip kehalalan, keamanan, dan kepercayaan publik,” ujar Aprozi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ia menegaskan, aspek kehalalan tidak dapat dipisahkan dari penyediaan pangan, terlebih dalam program yang menyasar masyarakat luas.

Kepastian halal, kata dia, harus dipastikan sejak proses pemotongan hingga makanan siap dikonsumsi.

Aprozi menilai BPJPH perlu mengambil langkah konkret dengan bersinergi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, serta lembaga keagamaan untuk memastikan seluruh juru potong ayam dan daging yang terlibat dalam dapur MBG telah tersertifikasi halal.

Baca Juga: Presiden Prabowo: MBG Perkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Selain itu, ia juga mendorong percepatan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang disajikan di dapur MBG kepada para penerima manfaat.

Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah keraguan publik sekaligus menjaga kredibilitas program.

“Saya mendorong BPJPH agar segera memproses sertifikat halal atas produk yang diberikan oleh dapur MBG kepada penerima manfaat. Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

Aprozi berharap melalui kerja sama lintas lembaga dan percepatan sertifikasi halal, pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal.

Ia menambahkan, program tersebut diharapkan menjadi contoh kebijakan pangan nasional yang berkualitas, aman, halal, dan berkeadilan, sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.