Di Rakernas AJMAN, Ketum PWI Pusat Akhmad Munir Soroti Pentingnya Keadilan Informasi bagi Masyarakat Adat

AKURAT.CO Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya membangun ekosistem informasi yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) yang berlangsung di Imah Gede, Lembur Nusantara, Kota Bogor, pada 29-30 April 2026.

Dalam paparan bertajuk "Jurnalisme Masyarakat Adat: Dari Representasi Menuju Kedaulatan Informasi di Era Platform Digital" Akhmad Munir menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya minimnya pemberitaan tentang masyarakat adat tetapi adanya ketimpangan kuasa dalam proses produksi pengetahuan.

Menurutnya, selama ini media arus utama masih kerap menempatkan masyarakat adat sebagai objek pemberitaan, bukan subjek yang menyampaikan cerita dan realitasnya sendiri.

Hal ini berdampak pada munculnya informasi yang tidak utuh, bahkan cenderung menyederhanakan kompleksitas kehidupan masyarakat adat.

Baca Juga: Gandeng PWI Jaya dan PMI, Bank Jakarta Bantu Ketersediaan Darah Lewat Aksi Sosial

"Selama ini, persoalan utama bukan sekadar minimnya pemberitaan tentang masyarakat adat tetapi ketimpangan kuasa dalam produksi pengetahuan," ujar Akhmad Munir.

Ia menambahkan bahwa di era transformasi digital, persoalan tersebut tidak serta-merta hilang. Justru, dinamika baru muncul karena ruang digital bekerja berdasarkan logika platform yang digerakkan oleh algoritma, tingkat keterlibatan (engagement) dan ekonomi perhatian.

"Ruang digital bukan ruang netral, melainkan ruang yang dikendalikan oleh logika platform. Ini membuat tantangan jurnalisme masyarakat adat menjadi semakin kompleks," katanya.

Akhmad Munir menegaskan pentingnya memahami kedaulatan informasi secara lebih utuh, tidak hanya sebatas akses atau produksi informasi semata.

"Kedaulatan informasi adalah hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan bagaimana informasi diproduksi, disebarkan dan dimaknai sesuai nilai dan kepentingan mereka sendiri. Ini tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengakses atau memproduksi informasi saja," jelasnya.

Baca Juga: PWI: Kemerdekaan Pers Merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia

Ia menjelaskan bahwa kedaulatan informasi mencakup tiga lapis utama. Pertama, kedaulatan produksi, yakni siapa yang membuat cerita dan dari perspektif siapa cerita itu disampaikan. Dalam hal ini, masyarakat adat harus menjadi produsen narasi yang berpijak pada pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.

Kedua, kedaulatan distribusi, yaitu sejauh mana konten yang dihasilkan komunitas dapat menjangkau publik yang lebih luas.

Ketiga, kedaulatan makna atau interpretasi, yakni siapa yang menentukan makna dari sebuah peristiwa.

"Tanpa ketiganya, masyarakat adat tetap berada dalam posisi subordinat, meskipun aktif di media digital. Cerita akan tetap dibuat oleh pihak luar dengan perspektif dan kepentingan mereka," katanya.

Dalam penutupnya, Akhmad Munir mengajak semua pihak untuk melakukan reposisi cara pandang terhadap masyarakat adat dalam lanskap media dan informasi.

Baca Juga: Konkernas PWI Tetapkan AD/ART dan Program Kerja Nasional, Lampung Tuan Rumah HPN 2027

"Kita perlu menggeser cara pandang: dari masyarakat adat sebagai objek liputan menjadi subjek produksi pengetahuan. Dari sekadar akses informasi menuju kedaulatan informasi, dari partisipasi digital menjadi penguasaan ruang digital," ujarnya.

Akhmad Munir menegaskan bahwa jurnalisme masyarakat adat bukan sekadar praktik komunikasi, melainkan bagian dari perjuangan yang lebih luas.

"Jurnalisme masyarakat adat adalah bagian dari perjuangan mempertahankan ruang hidup, identitas dan masa depan komunitas. Informasi adalah kekuatan. Kedaulatan informasi adalah masa depan. Biarkan narasi tumbuh dari tanah mereka sendiri," pungkas Akhmad Munir.

Rakernas AJMAN menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi jurnalis masyarakat adat dalam lanskap media nasional. Sekaligus mendorong transformasi menuju kedaulatan informasi.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty; Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi; Ketua Umum AJI, Nany Afrida; wartawan senior Kompas, Ahmad Arif; serta perwakilan jurnalis masyarakat adat, Nees Makuba.

Baca Juga: Ketum Forum Pemred Kecam Perusakan Kantor PWI Babel: Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers