Reformasi Subsidi Energi Harus Beriringan dengan Pengembangan Energi Terbarukan

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI, Edy Suparno, mengatakan reformasi subsidi menjadi hal yang mendesak. Besarnya subsidi energi saat ini menunjukkan perlunya pembenahan melalui pendekatan right sizing dan right targeting, agar bantuan benar benar diterima kelompok yang berhak.

Dia mencontohkan besarnya selisih antara harga jual dan harga keekonomian Biosolar, Pertalite, maupun LPG 3 kilogram yang menyebabkan beban subsidi terus meningkat.

Untuk itu, dia mendorong perubahan mekanisme subsidi dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat, dengan dukungan basis data yang lebih akurat.

Baca Juga: Reformasi Subsidi Energi Jadi Mendesak untuk Jaga Stabilitas Fiskal

"Reformasi subsidi bukan untuk mengurangi perlindungan kepada masyarakat. Reformasi ini adalah mengubah cara negara melindungi warganya agar lebih adil dan lebih efisien," kata Edy dalam Kompas.com Talks bertajuk "Urgensi Reformasi Subsidi Energi Demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi", dikutip Rabu (22/7/2026).

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG membuat ketahanan energi nasional semakin rentan terhadap dinamika geopolitik.

Karena itu, reformasi subsidi energi harus berjalan bersamaan dengan transisi energi. Percepatan pengembangan energi terbarukan dinilai bukan hanya penting untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Peningkatan bauran energi terbarukan akan memperbesar peluang investasi, memperkuat daya saing ekspor Indonesia, sekaligus menciptakan industri hijau dan lapangan kerja baru.

Dia juga memaparkan sejumlah agenda transisi energi, mulai dari elektrifikasi transportasi, pengembangan kompor induksi, bioenergi, hingga pemanfaatan energi nuklir dalam jangka panjang.

Baca Juga: Iran Gempur Wilayah Kurdi Irak, Perusahaan Energi Hentikan Operasi

"Right sizing dan right targeting subsidi akan menghasilkan penghematan yang sangat signifikan untuk dialokasikan bagi pembangunan ekonomi di sektor lainnya," imbuhnya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, menilai reformasi subsidi energi merupakan pekerjaan rumah yang terus tertunda sejak lama.

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil membuat negara semakin rentan terhadap berbagai guncangan eksternal, termasuk gejolak harga energi dunia.