Apakah TNI Boleh Menangkap Warga Sipil?

AKURAT.CO Pertanyaan mengenai apakah TNI boleh menangkap warga sipil sering muncul karena TNI memiliki tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Namun, kewenangan TNI terhadap warga sipil tidak sama dengan kewenangan kepolisian.

Oleh karena itu, penangkapan warga sipil harus dilihat berdasarkan situasi, dasar hukum, serta tugas yang sedang dijalankan.

Baca Juga: Siapa yang Memimpin TNI AL?

Secara umum, TNI bukan lembaga penegak hukum utama untuk menangani tindak pidana umum yang dilakukan warga sipil. Penegakan hukum dan keamanan dalam negeri pada umumnya menjadi kewenangan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam kondisi tertentu, anggota TNI dapat melakukan tindakan terhadap warga sipil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan tugas yang sedang dilaksanakan. Contohnya, TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan tertentu dalam penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Kewenangan tersebut dapat mencakup tindakan seperti pengejaran dan penangkapan dalam lingkup penegakan hukum di laut, kemudian proses perkara dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

TNI juga dapat membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka tugas tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Selain itu, dalam operasi militer tertentu, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara, prajurit TNI dapat melakukan tindakan sesuai mandat operasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, TNI tidak boleh menangkap warga sipil secara sembarangan atau tanpa dasar hukum.

Tindakan terhadap warga sipil harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, dilakukan sesuai prosedur, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Baca Juga: Perkuat Alutsista TNI AU, Indonesia Resmi Borong 12 Unit Jet Tempur Canggih Leonardo M-346 F Block 20

TNI pada dasarnya merupakan alat pertahanan negara, bukan lembaga penegak hukum umum bagi warga sipil. Namun, dalam situasi tertentu dan berdasarkan kewenangan hukum yang jelas, TNI dapat melakukan tindakan tertentu terhadap warga sipil, termasuk dalam tugas penegakan hukum di wilayah tertentu atau dalam pelaksanaan operasi yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, setiap tindakan penangkapan harus dilakukan berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Sonia Happy Trie Setia (Magang)