Putusan MK: Program MBG Tak Lagi Boleh Didanai dari Anggaran Pendidikan

AKURAT.CO Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara terhadap ketentuan penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Putusan yang dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026), menegaskan, anggaran pendidikan tidak dapat lagi digunakan untuk mendanai program MBG karena program tersebut tidak termasuk komponen utama penyelenggaraan pendidikan.

Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan menyatakan, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Dalam pertimbangannya, MK menilai alokasi dana pendidikan yang diamanatkan konstitusi harus diprioritaskan bagi kebutuhan inti sektor pendidikan.

Karena itu, pembiayaan program MBG tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Mahkamah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran. Pemisahan pendanaan MBG dari pos anggaran pendidikan mulai berlaku pada APBN Tahun Anggaran 2027 dan paling lambat diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2028.

"Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah, atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028," kata Suhartoyo.

Permohonan uji materi diajukan Yayasan TB Nusantara terhadap Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Pemohon berpendapat penggunaan dana pendidikan untuk mendukung program MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Menurut pemohon, anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan pokok penyelenggaraan pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan.

Baca Juga: BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Gandeng TNI-Polri dan Fasilitas Gereja

Sidang pembacaan putusan turut diwarnai aksi unjuk rasa di depan Gedung MK.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI bersama elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi untuk mengawal putusan uji materi tersebut.

Aparat keamanan tampak bersiaga di sekitar lokasi guna mengamankan jalannya demonstrasi.