DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Benahi Sekolah Rusak dan Kekurangan Guru

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan untuk membenahi berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, mulai dari sekolah rusak, kekurangan guru, hingga ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal.

Menurut Esti, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan harus menjadi momentum untuk mengembalikan fokus belanja pendidikan pada kebutuhan utama sektor tersebut.

"Belum lagi banyak akses atau infrastruktur pendidikan yang tidak dimiliki anak-anak. Setiap hari kita melihat berita ada anak-anak yang harus bertaruh nyawa karena ketiadaan jembatan atau akses jalan layak untuk ke sekolah," kata Esti dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kondisi pendidikan di sejumlah daerah masih memprihatinkan.

Ia menyoroti banyaknya gedung sekolah rusak yang belum mendapat penanganan serius, bahkan sebagian roboh hingga menimbulkan korban jiwa.

"Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak," ujarnya.

Selain memperbaiki infrastruktur sekolah, Esti meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah yang terdampak bencana.

Ia juga mendorong pemerintah segera merealisasikan pendidikan gratis jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, sesuai amanat putusan MK sebelumnya.

Menurutnya, negara juga harus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

"Negara memiliki kewajiban membuka akses yang lebih luas bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan segera wujudkan SD-SMP gratis baik negeri maupun swasta yang juga merupakan keputusan MK sebelumnya," katanya.

Esti turut meminta pemerintah mengembalikan anggaran sejumlah program pendidikan yang sebelumnya mengalami pemangkasan, salah satunya anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Menurutnya, pemotongan anggaran berdampak pada terhentinya distribusi buku ke berbagai daerah, terutama wilayah 3T, sehingga menghambat peningkatan literasi masyarakat.

"Program andalan yang anggarannya diturunkan agar dikembalikan seperti semula. Misalnya anggaran Perpusnas untuk penyediaan buku-buku yang bisa didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan daerah, termasuk 3T harus mendapat porsi anggaran memadai," tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Thailand Bantu Pulangkan Hampir 1.000 WNI Korban Online Scam