Beri Nilai 99,9 untuk Pidato Kenegaraan Prabowo, IPR: Bukan Sekadar Retorika tetapi Penjabaran Capaian Pemerintah

AKURAT.CO Indonesia Political Review (IPR) memberikan nilai 99,9 untuk pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Menurut Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, tantangan terbesar setelah pidato tersebut adalah memastikan seluruh capaian yang disampaikan presiden dapat dipertahankan, ditingkatkan, diverifikasi secara transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Prabowo bukan sekadar pidato politik, melainkan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat yang ditopang oleh sejumlah capaian konkret dan kinerja pemerintahan.

"Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas," kata Iwan, kepada wartawan.

Menurutnya, salah satu isi pidato yang penting ialah terkait perbaikan kinerja BUMN. Setelah dilakukan koreksi dan pembenahan laporan, laba BUMN tahun 2024 tercatat sekitar Rp186 triliun. Pada 2025, laba BUMN meningkat menjadi sekitar Rp326 triliun, atau tumbuh sekitar 75,3 persen.

Baca Juga: Prabowo: Tak Ada Toleransi bagi Manipulasi Laporan BUMN

"Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun, menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan. Ini bukan angka kecil, ini menunjukkan aset negara dapat dikelola lebih produktif," ujarnya.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa BUMN tidak hanya diposisikan sebagai korporasi negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan nasional.

"Pada sisi penerimaan negara, dividen BUMN tahun 2024 mencapai Rp85,5 triliun," katanya.

Pesan penting lain dari pidato Presiden Prabowo adalah keberanian pemerintah melakukan koreksi terhadap data, tata kelola, serta kinerja institusi negara.

"Presiden sedang membangun budaya pemerintahan yang tidak boleh puas dengan angka di atas kertas. Kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Kalau ada kebocoran, ditutup. Kalau ada aset negara yang tidak produktif, harus dioptimalkan," jelas Iwan.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Danantara, Efisiensi BUMN Hemat Biaya Lebih dari Rp50 Triliun

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak boleh hanya dilihat dari popularitas kebijakan. Tetapi dari berapa besar peningkatan penerimaan, efisiensi anggaran, produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Iwan juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kebijakan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih besar dibanding sekadar pemberian makanan kepada anak-anak sekolah.

"MBG adalah investasi manusia. Pemerintah sedang mencoba memutus rantai masalah stunting, kekurangan gizi, rendahnya kualitas kesehatan anak. Sekaligus menciptakan multiplier effect bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi dan ekonomi daerah," ujar Iwan.

Selain itu, pidato Presiden Prabowo juga membahas gagasan mengenai kemandirian nasional. Tercermin dalam dorongan terhadap industrialisasi, hilirisasi, penguatan BUMN, ketahanan pangan, energi, serta pengembangan industri nasional.

Baca Juga: Di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Pamer Program CKG Jangkau 108 Juta Orang

"Presiden ingin Indonesia tidak menjadi negara yang hanya menjadi pasar. Indonesia harus menjadi negara yang memproduksi, mengolah, memiliki teknologi, menciptakan nilai tambah dan menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri," jelasnya.

Iwan menegaskan bahwa pidato kenegaraan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Pidato tersebut harus menjadi baseline untuk mengukur kinerja pemerintah pada tahun berikutnya.

"Hari ini presiden menyampaikan capaian. Tahun depan publik harus kembali menagih. Berapa pertumbuhan ekonominya, bagaimana kemiskinan, pengangguran, daya beli, investasi, penerimaan negara, kinerja BUMN, kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi, pidato ini harus menjadi kontrak kinerja yang bisa diuji," katanya.