Efisiensi Anggaran Pengaruhi Mitigasi Karhutla, BNPB Harus Perkuat Program Pencegahan

Putri Dinda Permata Sari | 21 Agustus 2026, 21:24 WIB

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

AKURAT.CO Kebijakan efisiensi anggaran dinilai turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana, termasuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena anggaran penanggulangan bencana saat ini dinilai lebih banyak diarahkan untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

"Efisiensi saya kira berpengaruh ya," kata Marwan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Dia menjelaskan, anggaran yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagian besar diperuntukkan bagi kebutuhan pemulihan. Sementara itu, anggaran pemulihan tersebut berada di Kementerian Keuangan.

"Khusus penganggaran di BNPB itu sebagian besar diletakkan di pemulihan. Kalau pemulihan itu kan sudah terjadi, dan anggarannya bukan ada di BNPB tapi ada di Kemenkeu," ujarnya.

Dia menilai, pola tersebut perlu dievaluasi agar BNPB memiliki ruang anggaran yang cukup untuk menjalankan program mitigasi dan pencegahan bencana sebelum dampaknya meluas.

Menurutnya, pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti edukasi dan peningkatan kesadaran terhadap potensi bencana.

"Kalau pencegahan itu kan ya ada pencerahan, ada pendidikan, ada pelibatan masyarakat. Jadi program itu menurut kami lebih menyentuh terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita," tuturnya.

Marwan menegaskan, penanganan bencana tidak seharusnya baru dilakukan setelah masyarakat terdampak dan terpaksa mengungsi. Pemerintah harus memperkuat program pencegahan agar risiko bencana dapat ditekan sejak awal.

"Tidak tiba-tiba sekarang sudah mengungsi karena kebakaran," pungkas Marwan.