Komisi IX DPR Gelar Rapat Tertutup dengan BGN, Bahas Anggaran 2027

AKURAT.CO Komisi IX DPR bakal menggelar rapat tertutup bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (3/9/2026), untuk membahas anggaran BGN untuk pelaksanaan program di 2027.

"Rapat tertutup bahas anggaran," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, melalui pesan singkat kepada Akurat.co, Kamis (3/9/2026).

Pembahasan anggaran BGN menjadi perhatian karena lembaga tersebut mengelola anggaran dalam jumlah besar, terutama untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: 293 Santri Diduga Keracunan MBG, DPR Minta BGN Audit Seluruh SPPG

Untuk 2026, BGN tercatat memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, 95,4 persen atau sekitar Rp255,5 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. BGN sebelumnya menyebut sekitar Rp248 triliun dialokasikan khusus untuk program MBG.

Sementara itu, BGN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp240 triliun pada 2027. Sebagian besar anggaran tersebut, yakni sekitar 97 persen, direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan alokasi anggaran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan dan BGN.

Baca Juga: Praperadilan Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Kandas

"Ini kami kami sudah ada kenapa Rp 240 triliun, bagaimana rencananya, dan lain-lain. Itu kemudian kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu sehingga kami brainstorming penyamaan frekuensi dan persepsi," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dia menuturkan, sekitar 97 persen dari total anggaran atau sekitar Rp 232,8 triliun akan dialokasikan untuk program MBG. Sementara sisanya, digunakan untuk operasional BGN, termasuk pengawasan program MBG hingga gaji pegawai ASN BGN hingga kepala SPPG yang berjumlah 30.000 orang.

"Kalau 3 persen kali Rp 240 triliun untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG. Jadi yang dipakai untuk Rp 240 triliun itu yang dipakai secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97 persen x Rp 240 triliun," pungkasnya.