Gagasan Pendidikan Gratis Prabowo Harus Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

AKURAT.CO Pemerintah diminta mengkaji dengan saksama mengenai pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Terutama, mempertimbangkan sisi kemampuan fiskal negara dan yang terpenting segala kebijakan harus dilakukan secara terukur.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengatakan keberlanjutan program pendidikan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memenuhi mandatory spending atau kewajiban anggaran untuk sektor pendidikan.

"Pada prinsipnya, dengan gagasan tersebut saya sangat setuju. Namun, tentu saja perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sampai sejauh mana tingkat konsistensi untuk mandatory spending," kata Habib dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Pimpinan Gontor Tegaskan Independensi dan Komitmen Pendidikan untuk Bangsa

Apabila alokasi anggaran pendidikan dapat dipenuhi secara konsisten, berbagai kebutuhan pembiayaan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dapat lebih mudah ditangani. Sebaliknya, jika kewajiban anggaran tersebut belum terpenuhi, maka pemerintah akan menghadapi banyak kebutuhan pembiayaan untuk program lainnya.

Dia pun memperkirakan, kebutuhan anggaran untuk membiayai pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi dapat mencapai sekitar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Angka tersebut dinilai perlu dibandingkan dengan anggaran operasional pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang tersedia saat ini.

"Kalau dari TK sampai perguruan tinggi akan di-cover, itu perhitungan kasar sementara ini mungkin bisa mencapai Rp100-150 triliun," ujarnya.

Wacana tersebut membutuhkan pembahasan serius, termasuk dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan kesiapan pemerintah dalam merealisasikannya.

Baca Juga: Di Balik Rencana Sekolah Gratis Prabowo: Setiap Anak Berhak Dapat Pendidikan Layak

Habib juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat direalisasikan pada 2026 atau baru memungkinkan mulai 2027. Jika pelaksanaannya ditargetkan pada 2027, pemerintah dirasa perlu untuk memulai persiapan kebutuhan anggarannya sejak sekarang.

Pembahasan juga perlu memperhitungkan kondisi anggaran pendidikan saat ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tambahan anggaran yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun pun disebut belum sepenuhnya menutup kebutuhan pembiayaan yang ada.

Habib memastikan Komisi X DPR akan membahas secara khusus pernyataan Presiden mengenai rencana pembiayaan pendidikan tersebut. Menurutnya, aspek fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum kebijakan itu dapat direalisasikan.