BPKP Kawal Tata Kelola Percepatan Program Rumah Subsidi

AKURAT.CO Pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal agar percepatan program tersebut berjalan dengan tata kelola yang baik, pengelolaan aset yang tepat, serta target kinerja yang terukur.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor BPKP, Jakarta.

Rapat tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti; Kepala LKPP, Sarah Sadiqa; jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Depok.

Sejumlah agenda strategis sektor perumahan dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut berkaitan dengan rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi di Depok untuk pengembangan rumah susun subsidi.

Lahan dengan luas sekitar 45 hektare itu direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Namun, pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) serta dampak sosial terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

Dalam pembahasan pembentukan BLU, BPKP menyatakan kesiapan memberikan pendampingan agar kelembagaan yang dibentuk memiliki tata kelola yang baik, fungsi yang jelas, serta target kinerja yang terukur.

“Kami siap memberikan pendampingan agar kelembagaan yang dibentuk memiliki tata kelola yang baik, fungsi yang jelas, dan target kinerja yang terukur,” ujar Ateh, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: ASG Masuk Top 10 Developers 2026, Kembali Raih Pengakuan di Tingkat Asia