Qodari Bantah Isu Pejabat Bakom Kelola Anggaran Iklan Media Rp60 Miliar

AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membantah informasi yang menyebut seorang pejabat di lingkungan Badan Komunikasi mengelola anggaran iklan media hingga Rp60 miliar.

Dia mengatakan, angka tersebut tidak sesuai dengan informasi anggaran yang dimiliki Bakom. Belanja media merupakan anggaran lembaga yang prosesnya mengikuti mekanisme penganggaran dan pengadaan, bukan keputusan pribadi seorang pejabat.

"Terkait informasi bahwa seorang pejabat mengelola anggaran iklan media Rp60 miliar, angka tersebut tidak sesuai dengan informasi anggaran yang kami miliki. Belanja media merupakan belanja lembaga yang mengikuti mekanisme penganggaran dan pengadaan, bukan keputusan pribadi seorang pejabat," kata Qodari, di kantornya Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Kepala Bakom Yakin Suahasil Mampu Jaga Ekonomi RI Tetap Tumbuh dan Stabil

Dia menegaskan, seluruh belanja lembaga harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut, menjadi nilai yang terus ditekankan kepada jajaran Bakom.

"Setiap belanja lembaga harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu nilai wajib yang selalu saya sampaikan setiap saat kepada jajaran di Bakom," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bakom melibatkan pihak Sekretariat Bakom dan Kelompok Kerja Sekretariat Negara. Pelibatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan dan dilakukan secara prudent.

Selain itu, Bakom juga berkonsultasi dengan sejumlah lembaga eksternal dalam proses pengadaan, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung.

Baca Juga: 5 Jurnalis Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau, Bakom RI: Kita Berdoa agar Segera Ditemukan

Imbauan Gaya Hidup Sederhana

Di sisi lain, Qodari menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto agar para pejabat pemerintah menjalani kehidupan sederhana, dan tetap peka terhadap kondisi masyarakat berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah tanpa terkecuali.

"Kami memahami perhatian publik terhadap Bakom. Arahan Presiden agar pejabat hidup sederhana dan peka terhadap keadaan masyarakat berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah tanpa kecuali. Itu pula standar yang saya tekankan kepada setiap pejabat di lembaga ini," kata Qodari.

Menurut dia, perhatian publik terhadap gaya hidup pejabat dan pengelolaan anggaran merupakan hal yang perlu dihargai. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami menghargai perhatian publik dan pertanyaan dari rekan-rekan media. Menjaga kepercayaan masyarakat adalah tanggung jawab kami dalam menjalankan tugas," pungkasnya.