Presiden Minta Kemenhaj Tambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI-Polri

AKURAT.CO Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap rencana pemerintah untuk menambah kuota petugas haji dari unsur TNI dan Polri. Dia mengatakan, rencana penambahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah," ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, keberadaan petugas haji dari elemen TNI-Polri sangat membantu dalam mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus perlindungan bagi jemaah di lapangan.

"Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri," ucapnya.

Namun, belum ada kepastian berapa presentasi kuota petugas haji TNI-Polri yang akan ditambah. Hal tersebut akan ditentukan dalam pembahasan lebih lanjut.

"Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk tingkat daerah. Rekrutmen ini mencakup petugas kloter serta petugas yang akan ditempatkan di Arab Saudi pada musim haji 1447 H atau 2026 M.

Pembukaan seleksi ini menandai dimulainya rangkaian persiapan penyelenggaraan haji tahun depan. Kementerian menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara bertahap dan transparan, untuk memastikan kualitas layanan jamaah di seluruh titik pelayanan, mulai dari daerah hingga Tanah Suci.

Tahapan seleksi diawali dengan pendaftaran daring yang dibuka serentak secara nasional. Setelah itu, peserta akan mengikuti verifikasi berkas, tes kompetensi dasar, dan uji kemampuan teknis sesuai bidang tugas masing-masing.

Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara dan penilaian integritas. Seluruh tahapan berlangsung berjenjang melalui kantor kementerian wilayah sebelum penetapan final di tingkat pusat.