Muhadjir Effendy Blak-blakan Soal Sengkarut Haji hingga Rapor Merah Guru

AKURAT.CO Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, ada kalanya perlu kebijakan yang tidak populer untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.
Salah satunya, dengan menerapkan sistem tidak naik kelas untuk siswa yang dianggap belum mencapai standar akademik sekolah.
“Dulu ada kebijakan anak tidak boleh tidak naik kelas. Konsekuensinya, anak dipaksakan naik kelas walau sebetulnya tidak bisa,” kata Muhadjir yang kini Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu (30/9/2026).
Baca Juga: Muhadjir Ungkap Surat Pengalihan Kuota Haji Terbit Usai Diminta Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur
Muhadjir menganggap kondisi pendidikan di Indonesia memang perlu dibenahi. Mengingat ada sejumlah problem, seperti learning loss atau ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Di mana saat itu, pembelajaran relatif kurang efektif karena berlangsung daring.
Ada juga masalah kesulitan membaca di kalangan siswa SD, bahkan di kalangan anak-anak kelas 3.
“Ini perlu diteliti lebih lanjut apakah ada masalah disleksia atau alasan lainnya sehingga bisa dicari jalan keluarnya,” ujarnya.
Hal lainnya adalah implementasi pendidikan inklusif untuk siswa yang punya kebutuhan belajar khusus.
Selain itu, Muhadjir juga menyoroti desain pendidikan guru. Ia menilai, penguasaan guru terhadap materi akademik yang akan disampaikan pada murid mestinya diimbangi dengan kemampuan soal metodologi, tata cara, dan pendekatan belajar. Begitu pun soal kesejahteraan guru.
“Saya merasa bersalah ketika menjadi Mendikbud, sudah berusaha keras untuk menaikkan pendapatan guru tapi tidak berhasil maksimal. Padahal ini sebetulnya masalah fundamental dan vital dalam pembangunan bangsa ke depan," ucapnya.
Baca Juga: Pernah Jadi Menag Ad Interim, Muhadjir Effendy Bersaksi di Sidang Korupsi Kuota Haji
Tak hanya menyoroti sektor pendidikan, Muhadjir juga membagikan pandangannya terkait sengkarut pengelolaan ibadah haji.
Mengingat jumlah jemaah Indonesia yang luar biasa besar, ia menekankan perlunya perombakan total pada sistem dan tata kelola haji.
Menurutnya, perubahan tata kelola penyelenggaraan haji sudah tidak bisa ditawar lagi dan harus dipersiapkan secara matang agar sistem pelayanan di masa mendatang benar-benar adaptif menjawab kebutuhan jemaah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 6Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 7Cara Cek Desil Online Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya
- 8Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK





