AKURAT.CO Menkeu Sri Mulyani (Srimul) menemui Ketua DPR, Puan Maharani, di Kantor Parlemen, Jakarta, Kamis (25/1/2024), untuk melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi. Srimul yang sempat diisukan mundur dari kabinet, diminta berkonsultasi membahas pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari unsur profesional.
Momen pertemuan diketahui dari unggahan Instagram @smindrawati, Jumat (26/1/2024) pagi. Srimul membagikan tujuh slide foto dan dalam keterangannya menekankan konsultasi dengan DPR terkait Dewas LPI menjadi mandat UU Cipta Kerja dan PP 74/2020.
“Presiden menugaskan Menkeu untuk melakukan konsultasi dengan DPR melalui surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Okt 2023,” tulis Srimul.
Baca Juga: Ditanya Bakal Mundur, Sri Mulyani Jawab Bekerja
Srimul berkonsultasi dengan Puan didampingi wakil panitia seleksi Dewas LPI. Nampak hadir dalam foto yang diunggah Srimul, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah.
“Presiden telah menyampaikan 2 (dua) nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi,” tulisnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









