DPR Minta Seluruh Kodam Amankan Pilkada Serentak 2024 dari Politik Uang

AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyebut Indonesia telah menunjukkan kedewasaannya sebagai negara demokratis yang harus terus diawasi secara seksama. Salah satu tantangan utama dalam kontestasi Pilkada 2024 bukanlah kekerasan politik, melainkan politik uang.

"Kami yakin bahwa Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi dibandingkan negara lain yang masih ada yang melakukan kekerasan politik," ujarnya saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (17/7/2024).

Baca Juga: Cegah Praktik Politik Uang, Bawaslu Pantau Langsung PSU DPD di Sumbar

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan, pentingnya pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di seluruh daerah, dari kabupaten hingga kota. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap Kodam diperlukan," pungkasnya.

Menurutnya, peran TNI sangatlah penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai informasi, pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan surat tersebut, pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024.