Megawati dan Jokowi Baik-baik Saja, Tapi Tegas Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

AKURAT.CO Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, kembali memastikan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja.

Hanya saja Megawati tegas menolak wacana memperpanjang kekuasaan seorang presiden, lantaran melanggar konstitusi.

Dalam acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur dari seluruh Indonesia, Megawati menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh pemerintahan Jokowi.

"Yang datang (penjabat) gubernurnya siapa saja sih," katanya di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu meminta mereka untuk sadar bahwa negara Indonesia diatur oleh UUD RI Tahun 1945.

Baca Juga: Olimpiade Paris: Akhirnya Raih Medali Emas, Novak Djokovic Lengkapi 'Puzzle' Terakhir

Di sisi lain bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama.

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," jelas Megawati.

Oleh karena itu, ia meminta para penjabat kepala daerah untuk bersikap netral.

Megawati mengetahui terdapat misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024.

"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," katanya.

Megawati mengaku mendengar bahwa banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Jakarta Makin Hebat kalau Gubernurnya Seorang Arsitek

Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja.

Namun, ia mengaku memang sempat menolak inisiasi untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode.

"Lho, enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," ungkap Megawati.

"Mana yang ahli hukum, angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho, mengatakan boleh atau tidak," sambungnya.

Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," Megawati memaparkan.

Baca Juga: Gibran: Mie dan Jagung Bisa Jadi Menu Makan Bergizi Gratis Pengganti Nasi

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Ia mengaku tidak ingin republik ini rusak.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan. Tidak ada lagi yang namanya Bhineka Tunggal Ika. Bagaimana ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandasnya.