Soal Gibran Akan Berkantor di Papua, DPR: Langkah Nyata Negara Hadir hingga Ujung Timur

AKURAT.CO Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penyelesaian persoalan di wilayah timur Indonesia itu.

"Ini langkah strategis dan patut diapresiasi. Dengan berkantor di Papua, Wapres Gibran bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, dalam keterangan pers, Rabu (9/7/2025).

Indrajaya menegaskan bahwa Papua membutuhkan perhatian berkelanjutan, bukan sekadar pendekatan simbolik.

Menurutnya, kehadiran wakil presiden secara langsung akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Penyelesaian persoalan Papua butuh keseriusan dan pendekatan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pengembangan SDM, peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata,” ujarnya.

Politikus asal Daerah Pemilihan Papua Selatan itu juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Baca Juga: Mengapa Pembelajaran Perlu Secara Holistik Melibatkan Murid dalam Olah Hati, Olah Rasa, Olah Pikir, dan Olah Raga?

Menurut Indrajaya, penempatan kantor Wapres di Papua akan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam mengawal pembangunan di empat DOB tersebut.

"PKB mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, termasuk Papua. Ini langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan konkret dan berkelanjutan," tegasnya.

Indrajaya juga menyambut baik rencana pemerintah yang akan menetapkan empat DOB Papua sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu, menurutnya, terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Bappenas, Rabu (2/7/2025) lalu.

“Kalau nanti empat DOB Papua ditetapkan sebagai PSN, maka percepatan pembangunan akan jauh lebih terarah. Kendala soal SDM, pendidikan, infrastruktur, hingga layanan dasar bisa segera diatasi,” ungkapnya.

Ia berharap, jika kebijakan ini dijalankan konsisten dan terencana, maka ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia bisa semakin diperkecil.

Baca Juga: Link Pengumuman Hasil Seleksi SPMB Jabar 2025 Tahap 2, Klik di Sini!