Said Abdullah: Pergantian Ketua DPD PDIP Bukan Pemecatan, Tapi Mekanisme Partai

AKURAT.CO Ketua DPP Bidang Sumber Daya PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, meluruskan pemberitaan sejumlah media yang menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri “memecat” beberapa Ketua DPD secara keras.

Said menegaskan, pergantian tersebut bukan tindakan otoriter, melainkan mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Peraturan Partai hasil Kongres VI di Bali, 2025.

“Sejumlah media menulis bahwa Ibu Mega memecat keras beberapa Ketua DPD. Padahal, ini adalah konsekuensi aturan partai. Publik yang tidak memahami duduk persoalannya bisa salah persepsi seolah-olah Ibu Mega bertindak otoriter,” ujar Said, Sabtu (23/8/2025).

Ia menjelaskan, aturan baru PDIP menegaskan bahwa pengurus yang sudah masuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) otomatis tidak boleh merangkap jabatan di struktur bawah, kecuali atas keputusan khusus Ketua Umum.

Baca Juga: Krisis Baru di Sektor Pariwisata Sri Lanka: Protes Sopir Taksi Pariwisata soal SIM untuk Turis

Megawati sendiri telah membentuk kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030, termasuk menunjuk empat kader yang sebelumnya menjabat Ketua DPD: Said Abdullah (Jatim), Bambang Wuryanto (Jateng), Olly Dondokambey (Sulut), dan Esti Wijayanti (Bengkulu).

Dengan demikian, keempatnya otomatis melepas jabatan Ketua DPD.

“Aturan ini dibuat agar setiap level kepengurusan lebih fokus dalam menjalankan tugas konsolidasi dan pengembangan partai,” jelas Said.

Ia menegaskan, proses tersebut tidak bisa disebut pemecatan, melainkan implementasi norma organisasi.

“Jadi, pemberhentian keempat Ketua DPD itu murni mekanisme partai, bukan keputusan sepihak,” pungkasnya.