Safari Politik Jokowi Dinilai Tak Akan Melemahkan Kekuatan PDIP

AKURAT.CO Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari ke sejumlah daerah menjelang tahun politik 2029 dinilai tidak akan menggerus kekuatan politik PDI Perjuangan (PDIP).
Sebaliknya, langkah tersebut justru diperkirakan semakin memperkuat konsolidasi internal partai berlambang banteng hingga ke tingkat akar rumput.
Pengamat politik Yusak Farchan menilai pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang menyebut agenda keliling daerah Jokowi tidak akan melemahkan partainya menunjukkan tingkat kepercayaan diri PDIP yang cukup tinggi dalam menghadapi manuver politik mantan kadernya tersebut.
Menurut Yusak, PDIP saat ini tidak melihat aktivitas politik Jokowi sebagai ancaman serius terhadap basis dukungan partai.
Keyakinan itu didasarkan pada pengalaman politik beberapa tahun terakhir yang menunjukkan pengaruh elektoral Jokowi tidak otomatis mampu mendongkrak suara partai tertentu.
“Pernyataan Djarot menunjukkan PDIP cukup percaya diri menghadapi manuver Jokowi. Mereka menilai efek politik Jokowi tidak cukup signifikan untuk mengancam kekuatan PDIP ataupun mendongkrak PSI secara drastis,” kata Yusak saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Ia menilai kehadiran Jokowi di berbagai daerah justru berpotensi memicu respons politik dari kader-kader PDIP di tingkat bawah untuk semakin memperkuat konsolidasi organisasi.
Baca Juga: Jelang Politik 2029, PDIP Bentuk Tim Khusus Bedah UU Pemilu
“Di daerah yang dikunjungi Jokowi, konsolidasi PDIP justru berpotensi semakin menguat karena kader akan semakin terdorong untuk menjaga basis dukungan partai,” ujarnya.
Yusak melihat dinamika yang berkembang antara Jokowi dan PDIP saat ini merupakan kelanjutan dari ketegangan politik yang muncul setelah hubungan keduanya memburuk dan berujung pada pemecatan Jokowi dari partai tersebut.
Menurutnya, rivalitas itu kini semakin terlihat melalui saling kritik dan sindiran yang kerap dilontarkan tokoh-tokoh PDIP maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang belakangan dikaitkan dengan Jokowi dan keluarganya.
“Perang pernyataan antara elite PSI dan PDIP terkait langkah politik Jokowi merupakan kelanjutan dari persaingan politik yang muncul setelah hubungan Jokowi dan PDIP berakhir,” katanya.
Lebih jauh, Yusak memprediksi kompetisi politik antara Jokowi dan PDIP masih akan berlangsung hingga mendekati Pemilu 2029.
Meski tidak lagi berada di bawah naungan PDIP, Jokowi dinilai tetap memiliki pengaruh politik yang akan diperhitungkan dalam peta kekuatan nasional.
“Jokowi dan PDIP kemungkinan akan terus berada dalam arena persaingan politik menuju 2029. Keduanya tetap menjadi faktor penting dalam dinamika politik nasional beberapa tahun ke depan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa rencana Jokowi mengunjungi sejumlah daerah tidak akan mengurangi kekuatan politik partainya.
Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDIP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Baca Juga: Cetak Sejarah Tembus Semifinal IFA7 World Championship 2026, Indonesia Tantang Brasil
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







