Kerap Disorot, Bos Bulog Sebut Bansos Bikin Harga Beras Tak Bergejolak

AKURAT.CO Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengungkapkan hasil dari program bantuan pangan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

Meskipun bantuan tersebut tidak berhasil menekan harga pangan, Krisnamurthi menegaskan bahwa program ini memberikan dua manfaat yang signifikan bagi masyarakat mulai dari menjaga daya beli masyarakat tidak mampu dan meredam gejolak harga.

Manfaat pertama, menurutnya, ada 22 juta keluarga yang tidak lagi resah karena telah mendapatkan bantuan beras sebanyak 10kg setiap bulan. Hal ini memberikan jaminan keamanan pangan bagi mereka selama 3 hingga 6 bulan ke depan.

Baca Juga: Redam Harga Beras yang Bergejolak, Bulog Bakal Perluas Akses Sembako Premium Harga Pasar (SPHP)

"Manfaat Kedua, stok beras menjadi lebih stabil dan tidak lagi mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Meskipun harga masih tetap tinggi, namun tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya," kata Bayu kepada wartawan, di Kantor Bulog Pusat, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Kemudian, Bayu menekankan bahwa kedua manfaat tersebut telah terbukti secara empiris, meskipun pengakuan bahwa bantuan tersebut tidak berhasil menurunkan harga pangan.  

Ia juga menilai program itu telah efektif menahan laju harga beras dan kemampuan daya beli yang turut mempengaruhi inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan pangan Perum Bulog memiliki dampak positif yang nyata bagi keamanan pangan dan stabilitas harga di tengah masyarakat. 

Tak Ganggu Stok SPHP

Di sisi lain, Bayu menegaskan bahwa bansos tidak mempengaruhi kekurangan stok Sistem Penyediaan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan. 

"Tidak, karena baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan. Alasan kenapa 2 juta alokasi impor adalah untuk bantuan pangan dan sphp tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok atau penyaluran SPHP menjadi lebih sulit," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan bahwa dalam SPHP terdapat subsidi, namun hal itu hanya dapat dilakukan jika diminta dengan alasan bahwa ada konsekuensi atas permintaan tersebut.

"Dalam SPHP ada subsidi, itulah kenapa hanya bisa kalo dia minta. Kenapa? Karena ada konsekuensi atas permintaan. Kalau ada subsidi ada audit," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir, menyampaikan keheranannya atas kontroversi yang timbul seputar bantuan sosial (bansos) saat ini. Menurutnya, bansos telah menjadi kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, serta telah dialokasikan dalam anggaran oleh Menteri Keuangan. 

"Bansos adalah kebijakan bersama yang sudah berjalan lama, jadi saya heran mengapa perlu diperdebatkan saat ini," ungkap Erick dikutip, Selasa (13/2/2024).

Selanjutnya, Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN hanya berperan dalam menyediakan pasokan bahan pangan untuk bansos, namun tidak pernah menjadi pelaksana langsung dari program tersebut. Dia menekankan bahwa bansos ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. 

"Program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh Bu Mensos juga Bapak Presiden. Kami dari BUMN hanya membantu suplainya, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat COVID-19 pun kami melakukan dan tidak ada yang diributkan. Jadi, percayalah kebijakan ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan," urai Erick.