Pemerintah Kejar Swasembada Pangan, Petani Masih Jadi Yang Paling Rawan Pangan

AKURAT.CO Ambisi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang perlu mempertimbangkan kesejahteraan petani sebagai elemen penting dalam keberhasilannya.

Menurut Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, walaupun swasembada pangan terus dikejar, keluarga petani di Indonesia justru menjadi kelompok yang paling rawan pangan.

Data menunjukkan bahwa sekitar 50% penduduk miskin Indonesia berasal dari keluarga yang kepala keluarganya berprofesi sebagai petani. Dengan kondisi ini, kesejahteraan petani tidak bisa diabaikan dalam upaya mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Keluarga petani kita ironisnya saat ini keluarga yang paling rawan pangan. Oleh karena itu, misi swasembada pangan tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan petani kecil di atas kesejahteraan perusahaan,” ungkap Andri di sela diskusi webinar pada Selasa (5/11/2024).

Baca Juga: Target Swasembada Pangan dan Program MBG

Kondisi ketidakstabilan pangan yang dihadapi petani tidak terlepas dari ketidakpastian pendapatan dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Andri menjelaskan bahwa banyak program besar seperti food estate, yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional, malah lebih menguntungkan korporasi besar daripada petani kecil.

Dalam skema tersebut, petani kecil justru tersisih dan tidak mendapatkan manfaat optimal dari hasil produksi yang mereka usahakan.

Swasembada pangan, kata Andri, bukan hanya soal memproduksi pangan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan dan akses petani kecil terhadap pasar yang adil.

Jika ketahanan pangan negara dibangun tanpa memperhatikan kesejahteraan petani, maka ketahanan tersebut bersifat semu dan tidak akan bertahan lama.

Persoalan lain yang dihadapi petani kecil adalah harga pangan yang dikendalikan oleh pasar dan korporasi besar. Akibatnya, meskipun produksi pangan tinggi, petani tetap tidak mampu menikmati hasil yang sepadan karena harga jual yang rendah di tingkat petani, sementara harga beli di tingkat konsumen justru melonjak.

Hal ini berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi keluarga petani yang semakin sulit. Andri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan akses yang lebih besar bagi petani kecil terhadap sumber daya dan pasar.

Salah satu pendekatan yang disarankan adalah dengan membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, yang memungkinkan petani kecil menjual hasil produksi mereka dengan harga yang layak.

Selain itu, swasembada pangan juga perlu disertai dengan peningkatan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertanian secara mandiri. Dengan kata lain, petani seharusnya dilatih dan didukung untuk menghasilkan produk yang tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional jika diperlukan.

Bentuk dukungan lain yang disarankan Bright Institute adalah kebijakan subsidi yang adil dan merata bagi petani kecil, sehingga mereka dapat bertahan di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian harga pasar.

“Pemerintah harus memastikan bahwa petani kecil mendapatkan perlindungan yang layak untuk melanjutkan kontribusi mereka terhadap produksi pangan nasional,” ujar Andri.