Pengusaha Minta Prabowo Tegas Soal Dualisme Kepemimpinan Kadin

AKURAT.CO Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), mulai memicu kekhawatiran sejumlah anggota yang berasal dari Asosiasi dan Himpunan Pengusaha, seperti Asosiasi Penanaman Modal Asing Indonesia, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, dan Asosiasi Kontraktor Perusahaan Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (AKPPRI).
Dengan kondisi kepengurusan seperti saat ini, mereka tak yakin Kadin bakal mampu memperjuangkan aspirasi anggotanya yang juga para pengusaha. Karena itu, mereka berinisiatif membentuk Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Asosiasi dan Himpunan Indonesia, yang bakal menjadi awal untuk mendirikan konfederasi bila dualisme Kadin tidak juga berakhir.
"Hari ini, kami beserta 250an asosiasi dan himpunan pengusaha bersilaturahmi dan berkumpul guna memastikan aspirasi para pengusaha tetap dapat terakomodir oleh Pemerintahan Prabiwo-Gibran," ungkap Wisnu W. Pettalolo, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Perusahaan Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (AKPPRI), dalam jumpa pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Baca Juga: Gelar Rapimnas 2024, Kadin Fokus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Kemiskinan
Wisnu yang juga Direktur Utama PT Batulicin Borneo Maritim, perusahaan pengerukan dan reklamasi, menegaskan bahwa kehadiran Forum Komunikasi dan Silaturahmi Asosiasi dan Perhimpunan Indonesia bukan untuk menandingi Kadin. Tapi, lebih pada bentuk kepedulian terhadap kondisi kepengurusan saat ini. "Hingga sekarang, kami masih tetap sebagai anggota Kadin, dengan hak dan kewajiban yang sama," tegasnya.
Wisnu menilai, langkah Forum Komunikasi dan Silaturahmi Asosiasi dan Perhimpunan Indonesia adalah tepat, mengingat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen oleh Pemerintah Prabowo-Gibran, butuh dukungan dari seluruh elemen bangsa terutama para pengusaha.
"Sesuai dengan undang-undang, Kadin memiliki tugas dan fungsi menopang kinerja pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional, sehingga dapat tumbuh sesuai target. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Kadin dapat berjalan sesuai tufoksinya, bila tidak ada kekompakan di tubuh kepengurusan," jelas Wisnu.
Untuk itu, sambung dia, kehadiran Forum Komunikasi dan Silaturahmi hadir sebagai penyeimbang sekaligus memastikan bahwa aspirasi setiap anggota dapat terakomodasi dengan baik oleh Pemerintah. "Bisa saja penyampaian aspirasi secara terpisah atau sendiri-sendiri namun bargaining power-nya akan lebih kuat bila dilakukan bersama-sama dalam sebuah wadah atau organisasi," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPURI), Serioza Prakasa menambahkan, soliditas organisasi adalah hal utama dalam memperrjuangkan aspirasi.
"Selain mengawal perjuangan penyampaian aspirasi para pengusaha, kami berharap melalui Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Asosiasi dan Himpunan Indonesia ini Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat bertindak tegas atas dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin," tukas Serioz.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








