Bos PTPN IV PalmCo Sebut Stagnasi Produksi dan Geopolitk Jadi Tantangan Utama Industri Kelapa Sawit

AKURAT.CO Industri kelapa sawit Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan yang mengancam daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, dalam sebuah forum industri yang digelar di Yogyakarta bulan lalu.

Ia menyampaikan bahwa stagnasi produktivitas dan tekanan global menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi.

Menurut Jatmiko, meskipun crude palm oil (CPO) masih menjadi minyak nabati paling dominan dalam hal produksi dan konsumsi global, namun pertumbuhan produksinya di Indonesia cenderung datar.

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) produksi sawit nasional hanya sekitar 1%, jauh tertinggal dibandingkan minyak nabati lain seperti soybean dan rapeseed yang tumbuh hingga 6%.

Baca Juga: PalmCo Dukung Kejurnas Rally 2025 di Simalungun, Siapkan Dana Hingga Rp380 Juta

“Saat ini kita tidak bisa lagi hanya membanggakan efisiensi CPO. Ketika harga CPO yang dulu murah kini lebih tinggi dibandingkan rapeseed, maka keunggulan kompetitif kita mulai tergerus,” ujar Jatmiko dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Dirinya juga menegaskan pentingnya antisipasi terhadap berbagai tren global seperti perubahan iklim, geopolitik, dan tekanan terhadap isu keberlanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Jatmiko menekankan perlunya penguatan industri sawit nasional dari berbagai aspek.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan bibit unggul bagi petani sawit rakyat yang memegang mayoritas luas kebun di Indonesia.

Data PalmCo menunjukkan bahwa saat ini produksi bibit sawit bersertifikat dari 20 produsen resmi mencapai 4,1 juta stut, dengan PPKS (anak usaha PT Riset Perkebunan Nusantara/RPN) sebagai penyumbang terbesar sebanyak 3,2 juta stut atau 77%.

“Kami berharap pasokan bibit unggul ini mampu menopang program replanting dan pembukaan lahan baru secara berkelanjutan,” ujar Jatmiko.

Selain bibit unggul, peremajaan sawit rakyat (PSR) juga menjadi solusi atas rendahnya produktivitas petani yang hanya berkisar 2–3 ton CPO per hektare per tahun. Sayangnya, realisasi PSR masih jauh dari target.

Pada 2020 misalnya, pencapaian PSR nasional hanya 51 persen dari target 180 ribu hektare. Bahkan pada 2024 ini, realisasi hanya mencapai 18 ribu hektare dari target 120 ribu hektare.

Menurut Jatmiko, ada tiga hal krusial untuk mempercepat program PSR, yaitu relaksasi syarat pengajuan, penyelesaian legalitas lahan sawit dalam kawasan, dan jaminan ketersediaan bibit unggul.

Di sisi PalmCo, hingga semester pertama 2025, perusahaan telah membantu penerbitan rekomendasi teknis untuk PSR seluas 11 ribu hektare, dan menargetkan 22 ribu hektare hingga akhir tahun.

Peningkatan produktivitas juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menyuplai kebutuhan biodiesel nasional, seiring kebijakan mandatory B35 yang akan berkembang menjadi B50 pada 2027.

“Untuk B35 dibutuhkan 13,41 juta kiloliter biodiesel. B50 bisa mencapai 20,11 juta kiloliter, atau setara 7,2 juta ton CPO tambahan. Kita harus pastikan ini tidak mengganggu kebutuhan pangan,” jelasnya.

Dalam pandangan Jatmiko, peningkatan produksi CPO harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ia menyebut ESG sebagai jawaban atas berbagai tekanan internasional terkait keberlanjutan industri sawit, sekaligus sebagai standar baru yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai salah satu perusahaan dengan luas areal perkebunan sawit terbesar di dunia yakni 618 ribu hektare tertanam, PalmCo memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Jatmiko menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk menjawab tantangan global bersama-sama.

“Industri sawit adalah anugerah bagi bangsa ini. Namun, untuk tetap relevan dan berdaya saing, kita harus bergerak bersama, memperkuat inovasi dan menerapkan digitalisasi di seluruh mata rantai industri,” tukas Jatmiko.